Hasil Pilkada Ternate Bakal Berlanjut ke Mahkama Konstitusi

Editor: brindonews.com

Saksi MAJU, MHB GAS, dan YAMIN ADA saat memberikan keterangan menolak hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate. 

TERNATE, BRN - Tiga dari empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate menolak hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil suara di Pilkada Ternate. Dugaan pelanggaran dan banyaknya partisipasi pemilih tambahan yang menyalurkan hak pilih menjadi alasan penolakan itu.

Jasman Nasir menyatakan langkah yang dilakukan itu dipicu oleh sejumlah masalah yang belum terselesaikan waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, termasuk di kabupaten kota.

“KPU seharusnya menjadi contoh yang baik dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah,” kata Jasman saat jumpa pers usai penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kota Ternate, Rabu malam, 16 Desember 2020.

Saksi pasangan calon YAMIN ADA itu memastikan menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jasman mengatakan upaya yang dilakukan itu untuk mencari pembenaran. “Karena disini (KPU Kota Ternate) tidak ada pembenaran,” ucapnya.

“Jika sudah ada keputusan MK, baru kita mengakui siapapun yang menjadi pemenang kita memberikan selamat. Saya tidak urusan dengan hal apapun, meskipun sudah ada ucapan selamat dari paslon YAMIN-ADA ke M. Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS). Kami tetap ke MK dan tim hukum sudah siap,” sambungnya.

Ibnu Laitupa menyatakan ada eksploitasi permintaan dan hak saksi. Padahal, sambung Ibnu, semua keberatan dugaan pelanggaran yang diajukan ketika rekapiulasi tingkat kecamatan sudah disertai rasionalisasi dan argumentasi lengkap.

“Namun permintaan dan hak saksi untuk membuka fakta-fakta tidak pernah diakomodir,” katanya.

Tim saksi MHB GAS ini berpendapat, tingginya partisipasi pemilih tambahan atau pemilih yang memilih menggunakan E-KTP tidak sebanding pilkada sebelumnya. Partisipasi pemilih tambahan di Pilkada Ternate kali ini, sambung Ibnu, merupakan angka fantastis.

“Target setelah pencoklitan itu minimal orang yang memilih dengan DPT dan menggunakan KTP itu di bawah dua persen, namun yang terjadi di Ternate Selatan 9 persen, Ternate Tengah 8 persen dan Ternate Utara 7 persen. keseluruhan ada 6.000 lebih pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP. Ini menjadi tidak wajar dan memiliki indikasi yang kuat bahwa ada model kecurangan lain,” ujarnya.

Ibnu mengemukakan pelaksanaan Pilkada Kota Ternate belum sepenuhnya dibilang berakhir. Sebab, lanjut Ibnu, masih kejanggalan yang harus dibuktikan di MK.

“Tim MHB GAS menolak menandatangani satu pun berita acara pleno PPK maupun KPU. Kami akan menggugat ke MK dengan kesiapan yang sudah 100 persen disertai bukti-bukti yang kuat, namun tidak bisa kita beberkan secara terbuka di sini (jumpa pers usai penetapan perolehan suara). Kita masih meyakini kemenangan MHB-GAS,” ucapnya.

Muhaimin S. Karim pun sama dengan Jasman dan Ibnu. Saksi paslon nomor 1 Marlisa Marsaoly - Juhdi Taslim atau TULUS ini mengaku masih banyak dugaan pelanggaran, salah satu penginputan angka-angka di Formulir C Hasil oleh KPPS dan rekapitulasi PPK.

“Dimana pelanggaran itu kami menemukan beserta alat bukti, tetapi penyelesaian di tingkat PPK tidak selesai, sehingga sampai di KPU. Bahkan di KPU pun tidak mampu menyelesaikan,” ucapnya.

Muhaimin mengatakan ada empat kecamatan yang ditolak oleh paslon MAJU, yaitu Ternate Utara, Ternate Selatan, Ternate Tengah, dan Pulau Hiri. Di empat kecamatan ini, sambung Muhaimin, alat bukti sudah di kantongi.

“Setiap keberatan di tingkat kecamatan itu tidak mampu diselesaikan. Kalau kita mengacu ke Peraturan KPU, setelah membaca angka-angka hasil perolehan suara juga harus di baca keberatan (saksi) dan harus diselesaikan. Namun KPU mengatakan itu sudah selesai di tingkat Kecamatan. Padahal aturannya harus setelah membaca perolehan hasil suara, apakah ada keberatan atau tidak,” ujarnya.

Tidak Merubah Hasil Perolehan

Ketua KPU Kota Ternate, M. Zen A. Karim menyebutkan saksi tiga paslon yang menolak menandatangani Formulir Model D Hasil-KWK Kabupaten/Kota itu tidak memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing paslon.

“Penolakan tidak membatalkan hasil keputusan. Kami tetap siap kalaupun ada pasangan calon yang mau gugat ke MK,” ucapnya. (ham/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini