Bawaslu Haltim Diminta Segera Proses Oknum Komisioner KPU

Editor: brindonews.com


Prkatisi Hukum Abdullah Adam, S.H 

TERNATE, BRN - Pernyataan Ahmad Fauto salah satu komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur, terkait dengan tidak sahnya dalam surat yang melebihi dari satu kali coblos atau terdapat beberapa lubang pada satu kotak bakal calon adalah sangat keliru.

Mengacu pada ketentuan yang di atur dalam PKPU 8 Tahun 2018 Pasal 49 ayat (2) huruf (b) dan (c) sangatlah jelas, bahwa apabila lubang yang masih terdapat pada salah satu calon yang masih dalam kotak tersebut itu sah sebagaimana yang telah saya sebutkan pada ketentuan diatas.

“ Kan PKPU sudah jelas, kenapa oknum Komisiuner KPU bilang tidak sah,ini sangat aneh” Ungkap, Prkatisi Hukum Abdullah Adam, S.H melalui siaran pers yang diterima redaksi Brindonews.com via whatshApp Minggu (13/12/2020)

Menurutnya, patut diduga salah satu komisioner tersebut tidak memahami ketentuan yang berlaku, apabila komisioner tersebut menjelaskan kepada petugas TPS bahwa lubang coblos itu adalah tidak sah, maka pernyataan tersebut bertentangan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 178E ayat (1) yaitu.

 “Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)”..

Maka komisioner tersebut sudah pantas dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur agar diproses, karena ini memang betul-betul mengarahkan sesuatu yang benar-benar melanggar norma pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. 

kata dia, harusnya seorang Komisioner memahami aturan-aturan yang berlaku terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara. Perlu saya sampaikan bahwa pernyataan tersebut diduga masuk dalam unsur pidana pemilu sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 178E ayat (1) tersebut. (tim/red)

 

 

Share:
Komentar

Berita Terkini