Wali Kota Ternate Bakal Koordinasi soal Kasus Dirut PDAM

Editor: brindonews.com

BURHAN ABDURAHMAN.

TERNATE, BRN - Abdul Gani Hatari resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana Koperasi Tirta Dharma di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Ternate. Ia ditetapkan tersangka pada Juni 2020 lalu.

Penetapan status tersangka terhadap Abdul gani itu sesuai gelar perkaran yang dilakukan Reserse Kriminal Kepolisian Resort atau Polres Ternate. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dana senilai Rp 3,7 miliar.

Status tersangka yang disematkan kepada Abdul Gani Hatari itu nampak biasa-biasa saja bagi Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman. Bagi Burhan, mantan Ketua Koperasi  Tirta Dharma itu boleh dievaluasi kalau status perkaranya mengalami progres.

“Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangkan kurang lebih 6 bulan lalu, dan kasus Direktur PDAM kota Ternate ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Ternate. Evaluasi boleh saja dilakukan, namun saat ini kami masih mengikuti sejauh mana perkembangan kasusnya, baru dievaluasi,” kata Burhan, Kamis, 26 November 2020.

Burhan menyatakan bakal berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Tujuan komunikasi tersebut, lanjut Burhan, untuk mengatahui sudah sejauh mana proses penyidikan kasus.

“Sampai sekarang Direktur PDAM masih menjalankan tugas sehari-hari atau menjalankan tugas seperti biasanya, walaupun kasus masih berjalan,” ucapnya.

 Sebelumnya DPRD Kota Ternate meminta Burhan Abdurahman memberhentikan Abdul Gani Hatari sebagai direktur. Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Heni Sutan Muda menyebut permintaan itu lantaran sang bos PDAM Kota Ternate itu tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor.

“Kasus Abdul Gani Hatari sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tinggi Kota Ternate oleh penyidik Reskrim Polres Ternate.  Ini sebaiknya Direktur PDAM pantas dievaluasi atau diberhentikan dulu, agar supaya perusahaan daerah tetap eksis melaksanakan agenda-agenda tanpa dibebani kasus yang melibatkan dirinya,” sebutnya.

Permintaan pemberhentian yang sama dikatakan Zainul Rahman. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate ini mengatakan pemberhentian itu menyusul yang bersangkutan tersangkut kasus dugaan korupsi dana koperasi.

“Walikota juga harus mempertimbangkan kondisi dan situasi perusahan saat ini, dan yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana koperasi PDAM segera diberhentikan,” sebutnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini