Tidak Bayar Upah Kerja, HMI Bakal Adukan PT. NSS ke Disnaker Kota Ternate

Editor: brindonews.com

Ilustrasi.

TERNATE, BRN - Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ternate berencana mengadukan PT. Nusantara Surya Sakti atau PT. NSS ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate. Pengaduan tersebut menyusul perusahaan dealer sepeda motor itu menunggak upah pekerja.

Ketua HMI Cabang Ternate Safrudin mengatakan, tunggakan pembayaran gaji karyawan oleh PT. NSS itu diketahui setelah salah satu karyawan menceritakan kepadanya, Kamis malam, 12 November 2020.

Dalam cerita karyawan tersebut, sambung Safrudin, ia sudah mengaku dua bulan upahnya tidak dibayarkan. Padahal korban sudah menanyakan atau mengonfirmasi Manager PT NSS.

“Karyawan atau korban ini mengirim pesan WhatsApp, namun manager hanya baca tanpa mengonfirmasi balik. Korban kemudian berinisiatif menelpon, tapi panggilannya ditolak,” ucap Safrudin, mengulangi pembicaraannya dengan korban.

Belum dibayarnya upah pekerja ini, menurut safrudin, PT. NSS dianggap sudah mendeskrimasi hak-hak buruh, termasuk mengabaikan hak karyawan atas upah buruh dan ketenagakerja.

“Korban juga berinisiatif menunggu manager untuk menyakan langsung soal upah kerja, namun manager menjelaskan kalau NIP korban mangkir.  Makanya kemungkinan tidak dicairkan upah atau tidak diberikan upah selama kerja.”.

“Menurut keterangan korban, soal NIP itu kewenangannya HR pusat. Korban bilang mekanisme pengupahan PT. NSS diupah per hari sesuai jam kerja dimulai pukul 8:30 WIT sampai pukul 14:00 WIT. Gaji karyawan akan di potong kalau absensi tidak diisi, karena dianggap tidak masuk kerja (alpa),” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima brindonews.com, Jumat malam, 13 November 2020.

Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Ternate Gufran Ayub mengatakan, maksud pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate itu untuk mencari solusi mengenai pembayaran upah kerja.

Gufran berpendapat, PT. NSS sudah melanggar Pasal 93 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerja, termasuk melanggar Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang upah.

“Perusahaan sudah tentu didenda kalau saja terlambat atau sengaja dan/atau lalai kewajibannya membayar gaji. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar hak upah karyawan. Kurang lebih dalam denda yang sesuai rugulasi presentase 5 persen untuk setiap hari dari keterlambatan besaran gaji karyawan,” ungkapnya.

Berita ini brindonews.com belum memintai keterangan atau klarifikasi dari Manager PT. NSS Cabang Ternate. Brindonews.com akan memintai tanggapan pihak PT. NSS pada Senin pekan depan, 16 November 2020. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini