PH Dikbud Maluku Utara Bakal Praperadilkan Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Editor: brindonews.com

 Dade : Integritas Kepolisian Diragukan

Muhammad Konoras, Penasihat Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara

TERNATE, BRN
-  Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara akhirnya menghentikan kasus dugaan ijazah palsi yang menyeret salah satu calon Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik. Respon Muhammad Konoras pun datar.

Kuasa Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara itu mengatakan, penghentian penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen itu bagi seorang penasihat hukum adalah sesuatu yang biasa-biasa saja.

Kendati menganggap biasa, Konoras sendiri heran dengan penyampaian Laporan Perkembangan Penanganan Hasil Penyidikan  atau LP2HP. Pengumuman penghentian kasus bukan dilakukan pihak kepolisian, tapi justru disampaikan oleh oknum advokat.

“Oknum advokat ini setiap saat mangkal di ruangan penyidik polda, padahal advokat tersebut tidak berurusan kasus hukum di polda,” ungkap Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ternate, Selasa,17 November 2020.

Melihat penanganan kasus semacam ini, Konoras justru menyayangkan atas kejadian itu. Padahal, sambung Konoras, penyidik wajib menyampaikan progres ataupun perkembangan kasus ke pelapor, bukan kepada oknum advokat yang bahkan tidak ada urusan dengan dugaan ijazah palsu yang dilaporkan.

“Kewajiban penyidikan menyampaikan perkembangan kasus kepada pelapor ini tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Anehnya, penyidikan justru diketahui lebih awal oleh Rahim Yasin dan kemudian mengumumkan di media masa.”.

“Dalam beberapa kesempatan kami sering melihat seorang advokat itu justru seperti penyidik mangkal di ruangan penyidik, entah karena mengurus kasus atau dekat dengan pejabat penyidik. Sehingga hasil penyidikan yang masih bersifat tertutup sudah diketahui  dan berani mengumumkan ke media masa (media cetak dan online). Bahkan dengan perannya sangat lebih dari penyidik. Hal ini bagi saya adalah sebuah pelanggaran kode etika profesi baik yang diatur dalam PERKAP maupun kode etik profesi,” katanya, Selasa malam, 17 November 2020.

Selaku Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ternate, Muhammad Konoras, meminta kepada Kapolda Maluku Utara  yang baru agar melarang para advokat yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan dengan proses hukum di Polda Maluku Utara agar tidak bebas keluar masuk ruangan petinggi  penyidik saat yang bersangkutan menangani perkara di Polda.

Jaga Marwah Polda

Konoras menyarankan Kapolda Maluku Utara mengingatkan kepada anak buahnya agar tidak “berselingkuh”  dengan para advokat. Menurutnya, kedekatan advokat dengan penyidik di Ditreskrimun Polda Maluku Utara kerap kali mengabaikan keadilan hukum bagi pelapor.

“Sehingga tanpa batas dan atau bebas keluar masuk di ruangan pejabat penyidik. Kalau ini masih terjadi, bukan tidak mungkin mereka sudah tau duluan hasil laporan penyidikan dari pada penyidik itu sendiri,” ucapnya.

Konoras mengatakan ada beberapa laporan masyarakat diseebutkan “gaib”. Hal itu menurut Konoras, dikarenakan kedekatan advokat dengan petinggi atau pejabat penyidik di Ditreskrimun Polda Maluku Utara.

“Hal ini sangat merusak marwah Polda Maluku Utara, untuk itu mohon Kapolda Maluku Utara yang baru Irjen Pol. Risyapudin Nursin bertugas segera dan menertibkan para advokat yang secara bebas keluar masuk sepeti rumahnya sendiri,” tandasnya.

Alasan Polda Maluku Utara menghentikan atau mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dugaan ijazah palsu itu karena tidak punya cukup bukti. Konoras menilai penyampaikan penghentian kasus oleh Kabid Humas Polda Maluku Utara,  AKBP. Adip Rajikan terkesan sedikit aneh.

“Karena baru kemarin beliau sendiri menyatakan kasus tersebut masih tetap dilakukan penyelidikan, tapi hari ini malah menyatakan kasus tersebut telah dihentikan, tanpa ada surat penetapan penghentian penyidikan dan tidak diberikan LP2HP kepada pelapor. Kami tetap meminta untuk dikeluarkan LP2HP dan wajib dikeluarkan olah Polda,” kata Konoras.

Abdul Kader Bubu pun mempertanyakan alasan penghentian kasus dugaan ijazah palsu calon Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik. Menurutnya ada ada yang ganjal pemberhentian tersebut.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate itu meminta AKBP. Adip Rojikan agar memperjelas alasan penghentian kasus. Padahal, kata Abdul Kader Bubu, penanganan kasusnya baru ditahap pemeriksaan.

“Apakah benar kasus ini tidak cukup bukti ataukah karena tersandung moratorium kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung. Kalau ini tersandung moratorium dan diberhentikan sementara sampai proses pilkada selesai, itu kita maklumi. Tapi kalau tidak cukup bukti ini yang masalah. Kenapa masalah ? Sebab ada kesempatan kuasa hukum pelapor melakukan praperadilan karena tidak cukup bukti sebagaimana disampaikan kabid humas, karena ruang ini sangat terbuka bagi kuasa hukum pelapor untuk praperadilan,” kata Dade, begitu Abdul Kadre Bubu biasa disapa, ketika dikonfirmasi Selasa malam.

“Lebih aneh lagi baru tahap pemeriksaan, kok tiba-tiba dihentikan.  Luar biasa terlapor, karena terlapor (Rahim Yasin) jauh sebelumnya sudah berkomentar menyampaikan bakal dihentikan, sementara proses kasusnya berjalan. Rahim itu siapa ?, kok dia yang lebih dulu tau tentang penghentian kasus ini dari pada kapolda ? Kalau ini yang terjadi sangat disayang Kepolisian Daerah Maluku Utara yang selama ini punya integritas sengaja diobok-obok. Lebih ironisnya lagi, terlapor Usman Sidik menyampaikan hal serupa (penghentiak kasus), dan itu disampaikan pada saat kampanye, kalau seperti ini integritas kepolisian diragukan.”. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini