Pemerintah Maluku Utara Dorong Peningkatan Nilai Tambah di Sektor Pertambangan

Editor: brindonews.com

Samsuddin A. Kadir ketika membuka Rapat Koordinasi.

SOFIFI, BRN - Pemerirntah Provinsi Maluku Utara terus berupaya mendorong agar pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Peningkatan nilai tambah itu dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sub sektor mineral dan batubara sekaligus dilakukannya inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan, khususnya izin usaha pertambangan, termasuk kontrak karya.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menyatakan, prinsip pengelolaan sumber daya alam atau SDA di amanatkan dalam  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Lewat peningkatan nilai tambah ini, lanjut Samsunddin, pemerintah provinsi akan berkontribusi dalam pertumbuhan, teritama menopang laju pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.

“Oleh karena itu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” kata Samsuddin ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Abdul Gani Kasuba saat membuka rapat koordinasi Peningkatan Nilai Tambah Sektor ESDM yang dilaksanakan Dinas ESDM Maluku Utara di Hotel Muara Ternate, Rabu, 4 November 2020.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Utara itu mengemukakan, rapat koordinasi dengan tema“Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Yang Berkelanjutan” itu diharapkan semakin meningkatkan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan seluruh perusahan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

“Sehingga kehadiran dan keberadaan perusahan pertambangan di Wilayah Provinsi Maluku Utara dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh daerah dan seluruh masyarakat Maluku Utara”.

“Berdasarkan hasil rekonsiliasi triwulan ke III Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Maluku Utara tertanggal 30 September 2020, tercatat penerimaan sebesar Rp. 456.045.875,124. Jumlah dana ini selanjutnya akan disalurkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,” ucapnya. 

Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Hasym Daengbarang menambahkan, peningkatan nilai tambah dari SDA menjadi misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pertumbuhan daerah, salah satunya menggenjot Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

PAD yang akan berefek memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Maluku Utara, lanju Hasyim, salah satunya adalah berupaya menarik sebesar besarnya investasi di sektor pertambangan.

Hasyim mengatakan sebanyak 103 perusahan yang beroperasi di Maluku Utara. Dari jumlah itu, dua diantaranya Pemegang Izin Usaha pertambangan Khusus atau IUPK dan sisannya Ijin Usaha Pertambangan atau IUP.

“Saat ini Dinas ESDM telah menyiapkan aplikasi Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Monitoring Tambang (Simonta). Tujuan SIMONTA adalah tersediannya data dan informasi kegiatan pertambangan mineral di Provinsi Maluku Utara. Dengan aplikasi ini upaya Dinas ESDM Provinsi Malut mengikuti perkembangan teknologi serta kebijakan kementerian energi dan sumber daya mineral yang telah mengembangkan sistem Minerba Online Monitoring System (MOMS) sebagai sistem terintegrasi nasional untuk monitoring pertambangan yang ada di Indonesia,” sebutnya. (han/Humas).

Share:
Komentar

Berita Terkini