Komisi I Dekot Sarankan Pemerintah dan Kepolisian Bersinergi

Editor: brindonews.com

Zainul A. Rahman.

TERNATE, BRN - Kebiasaan masyarakat menutup jalan raya untuk kepentingan pribadi masih sering dijumpai di Kota Ternate. Kebiasaan degan alibi “hajatan”  seolah bukan barang baru di kota yang bermotto bahari berkesan itu.

Di Kota Ternate sendiri setidaknya punya peraturan daerah atau perda yang mengatur ketertiban umum. Hanya saja, Perda Nomor 4 Tahun 2014 ini terkesan “mandul”. Imbasnya, penutupan dan pengalihan akses jalan pun dilakukan sebelum izin dari Pemerintah Kota Ternate.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul A. Rahman mengatakan implementasi atau penerapan perda ketertiban umum butuh peran aktif dan keseriusan pemangku kepentingan.

Zainul menyatakan penerapan suatu perda sifatnya konsekuensi. Artinya, sambung Zainul, aturan yang sudah disahkan tersebut harus dilaksanakan.

“Kalau ini diabaikan tentu ada kecemburuan sosial dalam memakai fasilitas umum. Untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial, ya pemerintah jangan lagi mengijinkan pihak manapun untuk memakai fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Ini soal komitmen terhadap apa yang disahkan (perda) itu,” kata Zainul, Rabu, 2 November 2020.

Politisi Partai Demokrat itu berpendapat harus ada sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak kepolisian. Kerjasama ini bertujuan agar tidak saling melempar tanggung jawab.

“Kedua pihak ini harus bersinergi demi kepentingan masyarakat. Sudah pasti mengganggu kalau fasilitas umum dipakai untuk kepentingan pribadi, jadi sebaiknya jangan diberikan ijin”.

“Hal teknisnya semua ada di pemerintah kota. Payung hukumnya sudah ada tinggal bagaimana pelaksanaannya yang harus betul dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah dalam hal ini instansi terkait.  Hal teknisnya semua ada di pemerintah kota, dan yang pasti DPRD meminta agar tidak mengijinkan untuk menggunakan jalan utama dan lainya. Bayangkan saja kalau hal itu (penutupan akses jalan) terjadi Kelurahan Ake Taduma, yang hanya ada satu jalan utama dan tidak ada jalan alternatif lain. Kalau itu terjadi sudah pasti sopir-sopir oto (mobil) dan ojek yang lewat akan marah, dan mau tidak mau harus putar balik. Disinilah harus ada keadilan bagi pengguna jalan,” katanya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini