Komisi I Dekot Nilai Pernyataan Sekkot Ternate Merusak Pesta Demokrasi

Editor: brindonews.com

Zainul A. Rahman.

TERNATE, BRN - Pernyataan Sekretaris Kota Ternate Jusuf Sunya  beberapa waktu kemarin masih menjadi wacana menjelang pungut hitung 9 Desember 2020 mendatang. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Raerah Kota Ternate pun menilai statmen mantan Kepala Ketenagakerjaan itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Zainul A. Rahman mengemukakan pernyataan tersebut tidak mestinya dilontarkan atau dipublkasikan. Wakil ketua komisi yang membidangi pemerintahan menyebut, seharusnya yang dipublikasi itu informasi apa adanya tentang kinerja pemerintahan, termasuk temuan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan.

“Polemik ini seolah-olah pemerintah dan pasangan calon saling adu kekuatan dan argumen. Secara pendidikan politik, ini tidak mendidik dan tidak pantas Dengan polemik seperti ini sebaiknya para pihak mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku sehingga tidak menjadi komsumsi publik,” kata Zainul, ketika disembangi di Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu, 2 November 2020.

Politisi Demokrat itu menyarankan agar pemerintah tidak membuat opini media. Jika ini dilakukan, sambung Zainul,  tentu akan menjadi problem dan berdampak pada masyarakat. Akibatnya tensi masyarakat dan masing-masing pendukung kandidat makin panas karena saling serang di media sosial.

 “(padahal) kita semua berharap pilkada tahun ini berjalan aman, damai dan harmoni. Karena itu semua pihak harus berdiri sesuai tugas dan fungsi masing-masing”.

“Aparatur Sipil Negara harus netral. Bahkan sebelumnya DPRD sudah sampaikan ke wali kota untuk menjaga ASN di lingkup Pemerintah Kota Ternate agar tetap netral dalam penyelenggaraan pilkada, tapi faktanya tidak (masih ada diduga tidak netral),” ucapnya.

Zainul mengaku secara kelembagaan sudah meminta ketegasan Burhan Abdurrahman menertibkan pegawai di lingkungan OPD, termasuk sekertaris daerah sebagai pembina pegawai di Kota Ternate. Permintaan ketegasan tersebut, sambung Zainul, bertujuan pemerintah fokus pada kerja-kerja pemerintahan, bukan sibuk mencampuri urusan politik.

“Jangan sampai image  yang terbangun diluar selain pemerintah kota sibuk urus kegiatan APBD, juga terkontaminasi dengan kepentingan politik. Inilah yang kami tidak iginkan. Biarlah aparatur birokrasi bekerja sesuai dengan ketentuan, jalur politik pilkada bekerja sesuai dengan jalurnya. Jangan campur adukan rezim pemilu dan pemerintahan, itu tidak boleh,” katanya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini