Ini Besaran Upah Minimum Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Editor: brindonews.com

Ilustrasi uang tunai.

SOFIFI, BRN -  Pemerintah Provinsi dan Dewan Pengupahan Maluku Utara bersepakat tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP di tahun 2021. Arizal Rivai menyebut kesepakatan tersebut memperhatikan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 4/1083/HK.00.00/X/2020.

Kepala Bidang HI dan Wasnaker Provinsi Maluku Utara ini mengemukakan ada dua alasan atau pertimbangan mengapa UMP 2021 besarannya sama dengan UMP 2020. 

Pertama, menindaklanjut Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 403/KPTS/MU/2020 tentang penetapan besara UMP sektoral dan sub sektoral Provinsi Maluku Utara tahun 2020 tertanggal 1 November 2020. Kedua, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang pengupahan.

“Dasar perhitungan UMP adalah mengacu pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi adalah minus lima. Jadi kalau kita ikuti sesuai aturan, seharusnya UMP 2021 terjadi penurunan, namun atas kebijakan pemerintah provinsi malalui Dewan Pengupahan Maluku Utara, penetapan besaran UMP 2021 ditetapkn sama dengan UMP 2020,” kata Arizal ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu 1 November 2020.

Arizal mengemukakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 4/1083/HK.00.00/X/2020 tersebut berlaku disemua provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Ketentuan penetapan besaran upah dengan menyusuaikan  kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan pada masa pandemi covid-19 itu dalam rangka melindungi keberlangsungan kerja bagi pekerja atau buruh dan menjaga kelangsungan usaha. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini