Gubernur Maluku Utara Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi

Editor: brindonews.com

AGK: “Minta dukungan di KPK itu komitmen saya berantas korupsi”

Foto bersama.

TERNATE, BRN - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menghadiri pertemuan bersama Kepala Satuan Tugas Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Yudhiawan Wibisono, Selasa, 12 November 2020.

Rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan pajak daerah dan realisasi penyelamatan aset se-Maluku Utara itu dilaksanakan di Aula Melati atau tepatnya di eks kediaman Gubernur Maluku Utara di Ternate. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Otoritas Jasa Keuangan, PT. PLN, Bank, Maluku-Maluku Utara, Badan Pertanahan Nasional turut hadir dalam acara tersebut.

Gubernur Abdul Gani Kasuba mengatakan, sebagai perpanjangan tangan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah, memiliki tanggungjawab terhadap semua bentuk penyelenggaraan pemerintahaan di daerah, termasuk menata pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Pemerintahan yang bersih dari korupsi, sambung Abdul Gani, butuh komitmen dan integritas seorang kepala daerah. Menurutnya, meminta dukungan dengan mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta lalu bentuk upaya komitmen memberantas praktik korupsi di kepemimpinannya di dua periode memimpin Maluku Utara.

“Sekaligus mengawasi saya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah. Momentum rapat koordinasi pencegahan hari ini akan menjadi bagian yang penting bagi kita untuk mendengarkan arahan dan sekaligus laporan tindaklanjut rencana aksi pencegahan korupsi di wilayah Maluku Utara. Semoga dalam pertemuan ini dapat mendorong pencapaian MCP di Provinsi Maluku Utara menjadi lebih baik,” ucapnya ketika menyampaikan sambutan.

Yudhiawan Wibisono menyatakan tugas dan wewenang KPK sesuai dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, koordinasi, monitor, supervisi, melakukan penyelidikan-penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kepala Satuan Tugas Wilayah I KPK ini bilang, ada beberapa program penyelamatan keuangan dan aset daerah yang harus diselamatkan. Masing-masing program sertifikasi aset, penyelesaian aset bermasalah, penertiban fasos dan fasum sebagai aset pemerintah kabupaten maupun kota, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan penyelesaian piutang pajak dan inovasi peningkatan pajak daerah.

“Sementara untuk program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah terdiri dari APIP, perijinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah,” sebutnya.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sungarpin menambahkan,  agenda rapat koordinasi ini difokuskan pada penyelamatan aset dan optimalisasi pendapatan daerah di Provinsi Maluku Utara.

Dalam konteks memahami kekayaan negara, sambung Sungarpin, diperlukan pemahaman emerintah provinsi, kabupaten maupun kota, terutama persoalan aset dan perlu perhatian khusus.

“Upaya dalam penyelamatan Aset Provinsi Maluku Utara oleh KPK merupakan langkah yang baik dan perlu ditetapkan sebagai tindakan strategis yang harus dilaksanakan secara optimal dan komperensif dalam lingkup tugas masing-masing lembaga terkait,” ucapnya.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara mencatat Provinsi Maluku Utara berada di peringkat ke 33 dari 543 pemerintah daerah.

Kepala OJK Regional Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara Darwisman menyebut, capaian itu berdasarkan data publikasi melalui laman jaringan pencegahan Korupsi Jaga.Id sebesar 71,57 persen.

“Dengan adanya program-program yang terus kita galakan ini, capaian-capaian dapat terus meningkat kedepannya,” ucapnya.

Pengamatan brindonews.com ditempat acara, juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MoU. Penandatanganan nota kesepahaman di bidang keperdataan dan tata usaha negara itu ditandatangani tigak pihak, yaitu PT. Bank Maluku-Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Termsuk penyerahan sertifikat tanah pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara online dari Kepala Kantor Wilayah BPN kepada Gubernur Maluku Utara, Direktur Bisnis Regional Sulawesi-Maluku-Papua dan Nusa Tenggara.

PT. PLN, Wali Kota Ternate, Pjs Wali Kota Tidore, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Pulau Morotai, Pj. Bupati Halmahera Timur, dan Pj. Bupati Halmahera Utara tak luput dari penyerahan sertifikat tanah pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara online. (han/humas)

Share:
Komentar

Berita Terkini