DPRD Kota Ternate Minta ASN Netral dan Tidak Berpolitik Praktis

Editor: brindonews.com

Ilustrasi ASN.

TERNATE, BRN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengingatkan kepada aparatur sipil negara untuk tidak memanfaatkan jabatan demi kepentingan Pilkada 2020. Apalagi berpihak ke pasangan calon tertentu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan aparatur sipil negara atau ASN dituntut untuk netral dalam setiap penyelengaraan kepala daerah. Batasan dan larangan politik praktis ini sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik. Aturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 42 tahun 2004 dan PP Nomor 53 tahun 2010.

“DPRD ingatkan kepada ASN agar jangan sekali-kali menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pilkada. Jika ini kedapatan atau dilakukan, kami minta lembaga pengawasan (Bawaslu) segera turun tangan,” kata Gus Jir, begitu Muhajirin Bailussy biasa disapa.

Gus Jir mengemukakan, keterlibatan ASN dalam politik pratis bukan saja berdampak pada hanya pada calon kandidat yang mengikuti konteks pilkada, tetapi juga bisa berimbas pada sistem pelayanan publik, terutama masyarakat.

“Kami menghargai hak ASN untuk memilih, tetapi tidak untuk berkampanye. Apalagi menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi PNS dan pihak-pihak lainnya,” ucap Gus Jir dalam keterangan yang diterima brindonews.com, Selasa, November, sore.

Jika ASN bersikeras berpolitik praktis, menurut Gus Jir, bukan tidak mungkin anggaran kelurahan maupun anggaran peruntukkan pendidikan pun digiring ke hal-hal polltik. Hal tersebut, kata dia, biasa saja terjadi kalau saja para ASN tidak menaati aturan dan undang-undang tentang tata kelola pemerintahan.

“Kami (DPRD Kota Ternate) akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara serius, benarkah anggaran diperuntukkan untuk kepentingan anggaran yang sesungguhnya atau untuk yang lain. Jika itu kami temukan (anggaran dipakai untuk kepentingan pilkada), maka DPRD langsung merekomendasikan ke lembaga berwenang untuk mendalaminya,” terangnya.

Kiflan Sahlan mengatakan keterlibatan ASN dalam penyelenggraan pilkada masih menjadi titik rawan. Ketua Bawaslu Kota Ternate ini menyebut dugaan pelanggaran netralitas ASN mengalami peningkatan dibandingkan pilkada tahun sebelumnya.

“Kalau kita buat perbandingan data pelanggaran etik, dari pemilu 2019 dan pilkada 2020 ini beranjak naik. Padahal proses tahapan pilkad   belum berahkir. Inilah titik kerawanan dan menjadi titik Bawaslu untuk mengawal,” ucap Kifli ketika menjadi pembicara di acara sosialisasi Netralitas ASN dalam rangka pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di Ballroom Royal Resto, Selasa, 3 November 2020. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini