Dua Pimpinan Dekot Dorong Jokowi Terbitkan Peprppu

Editor: brindonews.com

Sejumlah falisatas umum di jalan protokol Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah menjadi sasaran masa aksi. Tampak petugas kebersihan dilengkapi satu mobil pick up membersihkan serakan puing-puing fasilitas umum yang dirusaki. (Foto ini diambil dari hasil publikasi indotimur.com)

TERNATE, BRN - Unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Ternate, ricuh, Kamis (8/10). Polisi menahan masa aksi yang hendak menemui para wakil rakyat itu diduga menjadi penyebab.

Lemparan batu dibalas tembakan gas air mata dari pihak kepolisian itu terjadi kurang lebih 20 menit. Pengamatan brindonews.com menyebutkan, baku lempar batu tersebut terjadi sekira pukul 15.30 WIT sore.

Fadli, sala orator dalam orasinya menyebutkan, disahkanya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja membawa dampak buruk, termasuk di Maluku Utara. Apalagu undang-undang ini bentuk pengkhianatan dan mendiskriminasi rakyat. 

“Ini hanya akan membawa bencana dan menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara,” kata Fadli.

Suasan demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Ternate. Aksi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja dari mahasiswa di Tiga kampus di Kota Ternate ini dikawal ketat kepolisian, dengan membentuk barisan. 
 

Dorong Diterbitkan Perppu

Muhajirin Bailussy mengemukakan, Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan Pemerintah dan DPR RI pada 5 Oktober di Jakarta itu tidak berpihak kepada masyarakat, terutama buruh.

“Maka ini menjadi penting bagi semua pihak agar sama-sama pastikan bahwa regulasi tersebut harus segera dievaluasi,” ucap Ketua DPRD Kota Ternate ini.

Kendati mengklaim tidak berpihak bagi buruh, Muhajirin mengatakan keputusan menerbitkan peraturan pemerintah penggantu undang-undang atau perppu kewenangannya Presiden Jokowi.

Ikhwal yang sama dikatakan Heni Sutan Muda. Wakil Ketua DPRD Kota Ternate ini mengaku kalau partai Demokrat, baik dari pusat maupun di daerah tidak sepakat pengesahan UU Cipta Kerja.

“Sudah sampaikan dari awal bahwa, omnibus law atau disebut undang-undang cilaka itu tidak menguntungkan bagi masyarakat, buru, petani dan nelayan,” ucapnya.

“Kami di Fraksi Demokrat DPRD Kota Ternate menyampaikan pernyataan sikap meminta kepada Presiden Joko Widodo agar secepatnya membuat atau menerbitkan perppu dan mencabut undang-undang tersebut,” tambahnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini