Niat Menggagalkan Usulan Gubernur, Plh Sekda Haltim Surati Mendagri

Editor: brindonews.com

Surat Plh. Sekda Halmahera Timur yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

SOFIFI, BRN - Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Halmahera Timur itu diam-diam menikam Gubenur Maluku Utara dari belakang. Ya, usahanya mencekal surat usulan pengganti Bupati mendiang Muhdin Hi. Ma'bud akhirnya “bocor” ke publik. Bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum.

Ricky Chairul menerbitkan surat  yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: 130/140-SETDA/09/2020. Surat yang diteken pada 28 September 2020 itu dirinya meminta Mendagri M. Tito Karnavian untuk tidak mengakomodir surat usulan penetapan penjabat Bupati Halmahera Timur.

Ricky Chairul meminta pertimbangan Mendagri M. Tito Karnavian untuk tidak mengakomodir surat usulan penetapan penjabat Bupati Halmahera Timur. Isi surat tersebut Ricky Chairul meminta kepada M. Tito menunjuk salah satu pejabat di Kemendagri RI yang bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadi penjabat Bupati Halmahera Timur.

“Berkenaan dengan kondisi saat ini di Kabupaten Halmahera Timur pasca meninggalnya Bupati Halmahera Timur, Muhdin Hi. Ma'bud pada 4 September lalu, olehnya itu saat ini terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Haltim kurang lebih tiga minggu. Hal ini sangat mempengaruhi jalanya roda pemerintahan di Haltim,” begitu isi atau bunyi surat yang diteken Ricky Chairul, 28 September 2020.

Usaha Ricky Chairul menggagalkan surat usulan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba itu ditanggapi Sekretaris Jenderal AMPERA Halmahera Timur, Mahibu Nandar. Mahibu menilai usaha pencekalan yang dilakukan Ricky Chairul itu tidak punya legal standing.

“Kewenangan jabatan sebagai plh itu sangatlah terbatas, apalagi surat tersebut tidak ada tembusan ke gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ini bentuk ketakutan seorang pelaksana hari sekretaris harian terhadap nama penjabat yang diusulkan Gubernur Maluku Utara beberapa waktu lalu,” kata Muhibu.

Mahibu mengatakan jabatan Ricky Chairul Ricfat hanya pelaksana harian. Mahibu menyebut pelaksana harian tidak punya kewenangan menyurat ke kemendagri. “Alasan apa menyurat kemendagri,” tanya Mahibu.

Sekjen Ampera Haltim, Mahibu Nandar.

“Dugaan sementara Ricky Chairul sudah terlibat politik praktis, sebab ada hak apa seorang plh mencampuri penetapan penjabat bupati dan rela meninggalkan tugas kurang lebih satu bulan,” tambahnya.

Sementara Kabag Humas Haltim Yusuf Talib mengatakan, terkait Pj Bupati Haltim merupakan domain pemerintah provinsi. Hanya saja, kekosongan yang terlalu lama mengakibatkan sejumlah agenda penting daerah.

Pemda Haltim dan seluruh masyarakat hanya berharap kepada Gubernur pemerintah pusat agar segera menetapkan PJ bupati itu ada sehingga roda pemerintahan bisa normal kembali,” ungkapnya.

Soal surat Plh Sekda ke Mendagri, lanjut Yusuf, didalam UU 23 kewenangan gubernur mengusulkan Pj Bupati itu ada batas waktu yakni 7 hari. Kemudian, dalam pengajuan nama-nama, kata dia, gubernur harus angkat dan melihat kondisi daerah.

"Terlalu lama karena kita mengalami kekosongan itu kan  tanggal 4 September, sejak meninggalnya pak Bupati, jadi poinnya disitu," jelas Yusuf. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini