Mahasiswa Mengharamkan UU Omnibus Law Diberlakukan di Malut

Editor: brindonews.com

ratusan masa aksi saat melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate
foto : ham
TERNATE, BRN- Ratusan mahasiswa Kota Ternate yang tergabung dalam Komite Aksi Bersama  menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate pada Selasa (6/10). Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa ini mendesak serta mengharamkan UU Omnibus Law diberlakukan di Maluku Utara (Malut)

UU Omnibus law Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada senin kemarin memicu kemarahan dari berbagai pihak terutama para mahasiswa. Tak sedikit mahasiswa yang membagikan ekspresi kekecewaan terkait dengan UU Omnibus law sebab dinilai menindas masyarakat kecil.

Dalam unjuk rasa tersebut, Kordinator aksi Ahmad Ridwan Laha dalm orasinya mengatakan UU cipta kerja yang disahkan DPR-RI hanya berorientasi pada keuntungan pengusaha semata“ UU Omnibus Law ini hanya untuk kepentingan ekonomi yang menitikberatkan pada kemudahan investasi tanpa memperhatikan hak pekerja, “ katanya

Ridwan bilang, DPR-RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi membela kepentingan rakyat melainkan menjajah dan menindas masyarakat. Padahal, mereka terpilih menjadi anggota DPR-RI dan DPRD adalah amanat dari rakyat.

Kami yang tergabung dalam buruh, petani, kaum muda, masyarakat adat dan masyarakat lingkar tambang dengan tegas mengharamkan UU Omnibus Law disahkan dan diberlakukan di Maluku Utara.

“ Penolakan ini tetap selalu digaungkan oleh segenap masyarakat dan organisasi yang ada di Malut bahwa haram hukumnya UUD Omnibus Law atau Cipta kerja diberlakukan di Malut, “ Teriaknya.

Sementara orator lainnya yakni Ahmad juga mengatakan, pengesahan UU Omnibus Law ini sangat merugikan dan mematikan rakyat hingga puluhan tahun yang akan datang. “ apabila kebijakan ini tidak dicabut dan tidak dihalangi, maka akan mematikan generasi kita di masa mendatang, “ Ujarnya.

Tak kala dengan kaum muda, aksi protes juga digaungkan oleh salah satu orator perempuan yakni Tati Balasteng. Menurutnya, kebijakan pemerintah dan DPR-RI yang mengesahkan UU Omnibus Law menuai kritikan dari seluruh gerakan yang ada disetiap daerah.

“ Ini menandakan bahwa kebijakan tersebut harus di cabut sebab akan mengancam dan melumpuhkan generasi yang ada. Kami tetap menolak dan haram hukumnya UU Omnibus Law diberlakukan di Malut, “ Pungkasnua.

Lanjut dia, Sebelum disahkan Omnibus Law cipta kerja, ada tujuh juta generasi mudah yang ada di Indonesia yang terancam dan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, bahkan sebelum disahkan UU tersebut di Maluku Utara sudah menyiapkan 313 IUP, 

“ Di tanggal 5 kemarin menjadi tragedi pahit unutk masyarakat atas disahkan UU Omnibus Law. itulah wajah asli dewan perwakilan rakyat, seperti kacang lupa kulitnya, Ibu lupa anaknya, Tidak pernah berfikir penderitaan yang rakyat, rakyat  selalu dijajah oleh pemerintah bahkan dewan yang mewakili rakyat. Aksi ini tetap dilanjutkan dan haram hukumnya UU ini diberlakukan di Malut, Tuturnya. (ham/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini