Ketua Komisi II Dekot Minta Semua Anggota DPR Wajib Tolak Omnibus Law

Editor: brindonews.com

 

Massa Aksi Gabungan Mahasiswa di depan halaman Kantor DPRD Kota Ternate

TERNATE,BRN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternyata akhinya menyampaikan sikap menolak pengesahan Omnibus Law. Sikap ini diambil lantaran pihak DPRD merasa kecewa dengan Pemerintah pusat. Ungkap Ketua Komisi II DPRD kota Ternate Munin A. Wahid, Selasa (13/10)

Dihadapan masa aksi, Politis PPP ini mengatakan, (DPRD) Kota Ternate berjanji akan mengeluarkan surat peraturan perundang undangan (Perppu) Pengganti Undang- undang Omnibus law. Keputusan pemerintah pusat itu membuat dirinya kecewa." Saya sangat kecewa dengan keputusan pemerintah di pusat ".

Mubin mengatakn, sejak awal memiliki keinginan yang sama dengan masa aksi baik itu dari Buruh dan Mahasiswa yang intens melakukan aksi penolakan UUD Omnibus Law. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan undang-undang tidak ada namanya Omnibus Law. Namun kenapa tiba-tiba pemerintah secara insentif menginisiasi Omnibus Law UU Ciptaker, tegasnya.

Selama ini pembahasan Omnibus Law tidak pernah melibatkan pemangku kepentingan dalam hal ini, kaum Buruh, kaum intelektual, guru besar, akademisi dan kaum pekerja." Mereka- mereka ini tidak pernah dilibatkan dari awal pembahasan.

Mubin menyebut, sekarang apa yang terjadi. UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah. UU ini akan menimbulkan

dampak buruk bagi masyarakat. Sebab sangat jauh dari substansi dan hukum tersendiri.

Saya selaku Anggota DPRD Kota Ternate mengajak kepada teman-teman di Dewan dan juga Ketua DPRD bahwa besok kita harus mengeluarkan surat guna meminta kepada Presiden mencabut Omnibus Law karena tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat Indonesia, “Tegasnya (red).

Share:
Komentar

Berita Terkini