Jurnalis di Maluku Utara Minta Kapolda Beri Sanksi Tegas Oknum Polisi yang Diduga Represif

Editor: brindonews.com

Kapolda Maluku Utara, Irjen Rikwanto memastikan bakal memproses hukum oknum polisi yang diduga represif terhadap wartawan pada demontrasi jilid III penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di depan Kantor Wali Kota Ternate, Selasa, 20 Oktober 2020 kemarin. Orang nomor satu di Polda Maluku Utara mengatakan akan memanggil oknum polisi tersebut.

TERNATE, BRN - Forum pimpinan redaksi Provinsi Maluku Utara menuntut Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Utara, Irjen Polisi Rikwanto memberikan sanksi tegas salah satu oknum polisi yang diduga melakukan tindak represif terhadap wartawan saat aksi jilid III penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, di depan Kantor Wali Kota Ternate 20 Oktober 2020 kemarin.

Al Fajri meminta polisi segera meninjaklanjuti kasus dugaan kekerasan dan intimidasi oleh oknum polisi terhadap wartawan. Wartawan Harian Halmahera ini menyatakan, sikap melarang jurnalis mengambil foto dan video salah satu masa aksi yang ditangkap ketika demontrasi tolak omnibus law bentuk mencedarai kemerdekaan dan kebebas pers serta melanggar UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

“Kerja-kerja (jurnalistik) itu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyebarkan informasi. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” katanya saat menggelar aksi kecaman tindakan represif salah oknum polisi terhadap wartawan di Polda Maluku Utara, Rabu, 21 Oktober 2020.

Perihal serupa dikatakan Munawir Yakub. Pimpinan Redaksi Brindonews.com mengatakan, kekerasan dan tindakan intimidasi terhadap wartawan di Maluku Utara bukan baru kali pertama terjadi. Meski bagitu, sambung Munawir, tidak ada satu pun yang diselesaikan secara hukum atau sanksi pidana sesuai amanat UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

“Ini (kekerasan dan tindakan intimidasi terhadap wartawan) sudah berulang-ulang kali. Peiode 2018 dan akhir 2019 juga terjadi pemukulan wartawan oleh oknum polisi,” ucap Munawir.

“Kapolda Maluku Utara segera ambil langkah tegas meninjaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan bentuk pelanggaran yang bisa disanksi pidanan sebagaimana amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Segera tuntaskan masalah ini, agar tidak ada lagi kasus seperti ini (pemukulan dan sebagai terhadap wartawan) terulang kembali seperti sebelumnya. Kasus ini tidak boleh dianggap remeh,” kata Sukur, wartawan media online beritamalut.co

 


Dua Tahun Penjara

Halik Djokrora menambahkan, tindakan menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik diatur dalam Pasal 18 UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Sanksinya bisa pidana dan atau denda berupa uang tunai.

“Di pasal 18 itu jelas dan tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang menghambat atau yang menghalangi kerja jurnalistik akan diancam pidana maksimal dua tahun penjara, atau denda paling banyak Rp 500 juta siapapun itu,” kata Halik, mengulangi bunyi Pasal 18 UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

Pimpinan Redaksi Malutsatu.com ini menyesalkan insiden mengahalangi kerja jurnalis di demonstrasi tolah omnius law di depan Kantor Wali Kota Ternate itu. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak harus dilakukan, apalagi situasinya menjalankan tugas jurnalistik.

“Kami mendesak Kapolda Maluku Utara memberikan sanksi tegas terhadap polisi yang mengalangi kerja-kerja wartwan di Kantor Wali Kota Ternate kemarin. Selain itu kami juga meminta agar ada sosialisasi kepada anggota kepolisian terkait dengan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 di lingkup polres dan polsek jajara, terutama di polda,” ucapnya.

Irjen Polisi Rikwanto menegaskan akan menindak tegas oknum polisi yang diduga mengintimidasi wartawan ketika demonstrasi kemarin. “Saya minta maaf atas tindakan anak buah saya kepada teman-teman wartawan di lapangan. Kita akan panggil oknum polisi bersangkutan untuk ditindak tegas,” tegasnya.

Share:
Komentar

Berita Terkini