DPRD Kota Ternate Sahkan Empat Peraturan Daerah Baru

Editor: brindonews.com

Muhajirin Bailussy

TERNATE, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda. Empat Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kota Ternate itu disahkan dalam paripurna diruang Rapat Eksekutif DPRD Kota Ternate, 21 Oktober 2020.

Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy menyatakan, keputusan pengesahan empat Ranperda menjadi Peraturan Daerah atau Perda itu termuat dalam surat Nomor: 188.4/15/DPRD-KT/2020 tentang  Persetujuan Dewan Perwakikan  Rakyat  Daerah Kota  Ternate  terhadap 4 Ranperda.

4 Ranperda yang disahkan menjadi Perda, sambung Muhajirin, yaitu Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Renpaerda tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah, Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Ternate Nomor 24 tahun 2014 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam atas kebakaran, dan Renperda tentang perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus daerah kota ternate.

“Empat Raperda ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD. Ranperda ini sebelumnya dibahas oleh panitia khusus yang dibentuk melalui Keputusan DPRD Nomor : 188.4/19/ DPRD-KT/2019 sebelum kita sahkan menjadi perda,” kata Muhajirin usai paripurna pengesahan empat ranperda menjadi perda.

Burhan Abdurrahman menyatakan, empat rancangan peraturan daerah yang diusulkan tersebut sebelumnya disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tujuannya, lanjut Burhan, untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan untuk diberikan nomor register peraturan daerah.

“Ini sesuai mekanisme yang berlaku. Ini untuk menguji kesesuaian ranperda berdasarkan ketentuan yang diatur UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,” kata walikota dua periode itu. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini