Dasar Apa Plh Sekda Haltim Surati Mendagri Terkait Penetapan Penjabat Bupati

Editor: brindonews.com

 

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud


SOFIFI,BRN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara geram atas tindakan yang dilakukan Pelaksana Harian (plh) Sekda Kabupaten Halmahera Timur,, dengan beredarnya surat ke Kemendagri, isi surat meminta Menteri Dalam Negeri Untuk menetapkan pejabat dari Kemendagri sebagai Penjabat Bupati Haltim.

Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud kepada redaksi brindonews.com via handphone Kamis, (8/10/2020) mengatakan, atas dasar apa seorang plh menyurat kemendagri atas penetapan penjabat bupati. Perlu di pahami jabatan plh itu memiliki keterbatasan kewenangan. Harus diingat jabatan gubernur itu perwakilan pemerintah pusat di daerah, kenapa hanya seorang Plh saja harus membuat gaduh soal penetapan penjabat bupati haltim.

“ Tindakan Plh Sekda Haltim itu sudah lewat batas kewajaran, sangat nampak ada ketakutan kalau Penjabat Bupati sesuai usulan gubernur”  

Menurutnya, ada apa dengan plh sekda Haltim Ricky Chairul Richfat, sehingga berani menyurat ke Kemendagri,untuk meminta penjabat bupati dari pejabat Kemendagri dengan nomor surat 130/140-SETDA/09/2020. Surat yang diteken pada 28 September 2020 itu dirinya meminta Mendagri M. Tito Karnavian untuk tidak mengakomodir surat usulan penetapan penjabat Bupati Halmahera Timur

lanjut dia, Apabila usulan gubernur di setujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  itu sudah sesuai mekanisme. Alasan apa Ricky Chairul Richfat selaku Plh harus mencampuri masalah tersebut. 

Menurutnya, surat Plh Sekda yang ditujukan kepada Mendagri itu cacat hukum, sebab kewenangan itu ada di gubernur bukan hanya seorang plh yang tidak faham aturan. Kalupun kemendagri merespon surat dari Plh sekda, buat apa ada gubernur yang mana sebagai  perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“ Kalau seperti ini terjadi, bisa diduga, plh sekda juga terlibat politik praktis dengan sengaja menghambat jalanya roda pemerintahan Haltim yang kurang lebih satu bulan ini mengalami kekosongan”.

Lanjut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus di curigai apakah ini juga bagian dari ambisi plh sekda untuk ditunjuk menjabat sekda, sehingga dengan menghalalkan segala cara untuk memhambat usulan gubernur di kemendagri. “ harusnya sebagai plh harus paham, jangan hanya kepentingan sekelompok dengan lantas mengorbankan masyarakat Haltim secara umum

Olehnya itu dirinya meminta dengan hormat kepada Kemendagri untuk segara menetapkan penjabat bupati Haltim sesuai dengan usulan Gubernur, sehingga roda pemerintahan di kabupaten Halmahera timur dapat berjalan maksima, sangat disanyani pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Perubahan (APBDP) tahun 2020 juga belum dibahas, padahal saat ini sudah harusnya masuk pembahasan Apbd induk tahun 2021.

“ Kemendagri, jangan terhasut dengan isu-isu liar yang sengaja dimaikan Plh sekda dan kroninya yang berakibat pada buntuhnya roda pemerintahan yang mengorbankan banyak orang”, tegasnya (tim/red)  

Share:
Komentar

Berita Terkini