Tongole Jadi Kampung Pemilihan Bermartabat dan Tolak Hoaks di Pilkada 2020

Editor: brindonews.com
Mochammad Afifuddin, Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu RI. (Dok. Idham)
TERNATE, BRN - Masyarakat Kelurahan Tongle, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, bersepakat menolak politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks pada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak lanjutan pada 9 Desember 2020. Kesepakatan dan komitmen menolak itu ditandai dengan lauching Kelurahan Tongole sebagai Kampung Pemilihan Bermartabat atau KALIBER.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate Kifli Sahlan menyebutkan, edukasi politik yang dikemas dalam lebel KALIBER guna mewujudkan kualitas pilkada yang baik.

Inovasi pengawasan partisipatif ini lanjut Kifli, selian dilakukan pendampingan politik terhadap masyarakat Tongole, juga komitmen bawaslu mendorong masyarakat menjaga integritas penyelenggaran pilkada dari praktik manipulasi ataupun kecurangan.

Kifli mengemuakakan ada tiga indikator peningkatan kualitas penyelenggaran pemilu atau pilkada. Tiga unsur tersebut sambung Kifli, yaitu partisipasi masyarakat, kontestan atau peserta dan integritas penyelengara.

“Kami pikir keterlibatan masyarakat Kelurahan Tongole bisa jadi contoh. Berharap masyarakat setempat tetap berkomitmen anti money politic, anti politisasi SARA dan anti menyebarluaskan berita bohong atau hoaks, termasuk anti terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilihan lainnya yang bisa berdampak pada kualitas pemilihan,” kata Kifli dalam sambutannya di acara Launching KALIBER di Kelurahan Tongole, Jumat (11/9) sore.

Muksin Amrin menyebutkan, Tongole merupakan Kelurahan Pemilihan Bermartabat keenam. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara itu berharap Tongole menjadi tolak ukur menyukseskan pilkada tahun ini.

“Menyukseskan pilkada bukan hanya datang ke TPS lalu coblos atau menyalurkan hak pilih, Tetapi peran aktif dan keterlibatan masyarakat mengawasi seluruh rangakain tahapan juga penting,” kata Muksin.

Daftar Pemilih Tetap atau DPT menurut Muksin masih menjadi masalah krusial disetiap hajatan pemilihan kepala daerah di Maluku Utara. Muksin berharap KPU dalam menetapkan DPT benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

“DPT yang valid ini tujuannya tidak ada polemik 9 Desember. Harapan kami itu hak pemilih yang sudah memenuhi syarat wajib menggunakan hak pilih pada pungutan hitung nanti,” ucapnya.

“(yang) sering terjadi itu pemilih yang sudah memenuhi syarat tidak bisa menyalurkan hak pilih karena tidak dapat Form C6. Ada juga pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar sebagai DPT dan ada pemilih ‘fiktif’ masuk dalam DPT,” sambung Muksin.

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, mewujudkan pemilih bermartabat dan menjaga kualitas pemilihan bukan hanya tugas penyelenggara pengawas. Partisipasi masyarakat serta sinergi Bawaslu dan KPU dinilai mampu melahirkan pemilihan bermartabat, berkualitas dan berintegritas.

“Kalau cuma kerjasama Bawaslu dan KPU saja tidak cukup. Harus butuh peran masyarakat juga,” ucapnya.

ASN Tidak Boleh Berpihak

Burhan Abdurrahman mengajak seluruh elemen masyarakat saling bergandeng tangan membantu baik, Bawaslu maupun KPU dalam mewujudkan pemilihan yang bermartabat. Termasuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Wali Kota Ternate ini mengungkapkan, larangan ASN mendukung calon tertentu atau terlibat politik praktis itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016 dan Surat Menpan-PB Nomor B/71/M SM,00,00/2017 tentang Pelaksaan Netralitas.

Larangan politik praktis bagi ASN itu didalamnya terdapat sembilan poin. Menurut Burhan, poin larangan bagi ASN tersebut salah satunya memasang spanduk promosi calon kepala daerah. (ham/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini