DPC GMNI Ternate Desak Polda Tangkap Oknum OTK Yang Bubarkan Unjuk Rasa

Editor: brindonews.com

                            Sekretaris DPC GMNI Ternate, Iwan Marwan

TERNATE,BRN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ternate meminta kepada Polda Maluku Utara agar segera mengusut tindakan yang dilakukan sejumlah orang tidak dikenal dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh DPD GPM Malut  didepan Kantor Kejati Malut pada tanggal, (4/8/2020) terkait dugaan korupsi di Pemkot Tikep.

Pasalnya, aksi yang digelar DPD GPM Malut dinilai tidak menyalahi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Namun, ada upaya pembubaran secara paksa dengan cara premanisme yang dilakukan sejumlah orang tidak dikenal.

"Sistem hukum Indonesia itu menggunakan azas praduga tak bersalah. Kalau ada dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat maka tidak bisa dihalangi siapapun. Nanti dibuktikan dalam proses penyelidikan dan putusan pengadilan," tegas Sekretaris DPC GMNI Ternate, Iwan Marwan

Menurut Iwan, upaya membubarkan masa dengan mengarahkan orang tidak dikenal oleh pihak tertentu yang merasa dirugikan merupakan tindakan yang menodai syarat dan sistem dalam berdemokrasi. Bahkan katanya, upaya tersebut telah melanggar implementasi UUD 1945 dan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

GMNI Ternate menilai, otak dari penggerak OTK dalam mencekal penyampaian aspirasi sangat tidak sejalan dengan semangat nation charakter building di tibuh birokrasi pemerintahan daerah. Apalagi dirinya menyebutkan jika langka itu sudah memehuni unsur pidana karena menggangu ketertibaan umum dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

"GMNI secara institusi mengutuk keras tindakan premanisme OTK itu. Apalagi mempertanyakan data kepada masa aksi. Karena buktinya sudah jelas sehingga kami mendesak kepada Polda Malut untuk segera menangkap para pelaku," pintahnya.

Iwan menambahkan, trik-trik kotor dalam membungkam suara aktifis dalam mengawal jalannya pemerintahan sudah mulai menjadi jurus andalan para pejabat daerah di Maluku Utara. Olehnya itu, ia berharap agar Polda Malut tidak boleh membiarkan emrio itu terus berkembang.

"Polda harus serius mengusut para pelaku agar ini menjadi efek jerah bagi opnum-opnum yang sering membungkam suara rakyat dengan cara kekerasaan di Malut, karena itu hak bagi setiap warga negara," ujarnya. (jr/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini