Belum Masukan RKAB, Sejumlah Perusahan Tambang Terancam Dihentikan Sementara

Editor: brindonews.com
Kadis ESDM Provinsi Maluku Utara, Hasyim Daengbarang 


SOFIFI,BRN – Sejumlah perusahan tambang yang beroprasi di wilayah Provinsi Maluku Utara ternacam di hentikan sementara. Hal ini menyusul karena dari 20 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) hanya tiga perusahan yang sudah ajukan Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB) ke pemerintah, sementara 17 perusahan hingga saat ini belum ada respon.

Kepala Dinas Energi Sumber daya Mineral (ESDM) Provinsi Malut Hasyim Daengbarang kepada wartawan Selasa (12/8/2020) mengatakan, perusahan yang belum ajukan RKABnya diberikan memberikan deadline waktu 60 hari terhing mulai dari tanggal pemberitahaun. Apabila deadline waktu yang diberikan tidak direspon, maka akan diberhentikan sementara waktu.

" Sampai di akhir tahun belum ada pelimpahan kewenangan minerba ini dialihkan ke pemerintah pusat maka kita akan cabut," ujar Hasyim saat di temui di gedung DPRD”.

Menurutnya, perusahaan yang sudah mengajukan RKAB ke pemerintah akan dipresentasikan dalam waktu dekat, sementara sisanya diberikan waktu dua bulan sebab dari 20 perusahaan ini rata-rata belum berproduksi.

"Kita tunggu sampai dua bulan kedepan, kalau tidak ada RKAB yang diajukan maka kami berhentikan, dan di akhir tahun sudah di cabut," tegasnya.

Data yang diperoleh media ini dari 20 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum mengajukan laporan RKAB tahun 2020 adalah PT Bowa Kekal Sejahtera Internasional, PT Dharma Rosadi Internasional, PT Elsaday Mulai, PT Lopoly Mining CDX, PT KSU Beringin Jaya, PT Mineral Elok Sejahtera, PT Putra Pangestu, PT Banua Sanggam Lestari, PT Obi Prima Nikel, PT Obi Putra Mandiri, PT Karya Cipta Sukses Lestari, PT Kurung Cerah Cipta, PT Makmur Jaya Lestari, PT Wana Halmahera Barat Permai Unit dan PT Shana Tova Anugerah.

Share:
Komentar

Berita Terkini