Beberkan Masalah Korupsi GPM Malut di Bubarkan Sekelompok OTK

Editor: brindonews.com
Pihak Kemanan Melerai Kericuhan Antara Massa GPM dan Sekelompok Orang Tak Dikenal  


TERNATE,BRN - Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Malut tentang sejumlah dugaan kasus di Pemkot Tikep berakhir ricuh. Hal ini terjadi, saat massa aksi GPM Malut yang sedang berorasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Selasa (4/8) siang tadi tiba-tiba dibubarkan oleh sejumlah orang yang tak dikenal. Alhasil, terjadi aksi saling kejar mengejar di halaman kantor Kejati.

Ketegangan itu berhasil dilerai oleh pihak kepolisian yang bertugas mengawal aksi unjuk rasa tersebut.

Koordinator aksi, Hartono Halek kepada sejumlah awak media mengatakan, secara kelembagaan, GPM Malut akan menempuh jalur hukum terkait insiden tersebut. Pasalnya, dalam insiden itu, salah satu massa aksi mengalami tindakan kekerasan.“ Kami akan menempuh jalur hukum,” kata Hartono.

Dirinya menduga ada sejumlah kelompok pemuda yang membubarkan aksi unjuk rasa itu merupakan kiriman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas aksi unjuk rasa tersebut.” Aksi kami ini untuk mendesak Kejati dan Polda melakukan pemeriksaan atas penggunaan APBD Kota Tikep tahun 2019,” tandasnya.


Sebelumnya GPM Malut, menyampikan orasi dipean kantor Polda Malut, dimana dalam bobotan orasinya menyebutkan motif korupsi pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat tetapi juga terjadi di pemerintah daerah, salah satunya di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Lanjut Tono sapaan akrabnya, pemetaan terhadap praktek korupsi dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa terjadi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban, yaitu perencanaan proyek, pelaksanaan tender lelang, mark up proyek, pelaksanaan proyek tidak sesuai spesifikasi teknis, dan proyek fiktileupiikasi anggaran.

Demo GMP Malut Didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Malut

Hartono membeberkan, dugaan korupsi itu diantaranya yaitu, satu, adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat senilai Rp 13 Miliar lebih pada APBD Tikep dan afirmasi Dana Bos.

Dirinya mengatakan, SPPD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tikep, masalah tunjangan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja jasa pemateri atau narasumber serta Empat, belanja barang dan jasa terutama pada belanja pakai habis dan belanja pemeliharaan gedung.

“Temuan BPK pada proyek jalan lingkar Maitara dan Proyek pembangunan jalan Payahe Daepodo dan proyek timbunan jalan Fika-fika di Oba Selatan,” ungkap Hartono dalam orasinya, Selasa (4/8).

Atas dugaan dan indikasi tersebut, lanjut Hartono, GPM Malut mendesak agar Kejati Malut menelusuri LPJ Pemkot Tikep tahun anggaran 2019 dan Polda Malut segera melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan penyelewengan anggaran atas LPJ Pemkot Tikep 2019.

“Kami juga mendesak Kejati dan Polda Malut segera memanggil dan memeriksa Walikota clan Wakil Walikota Tikep terkait dugaan dan indikasi penyelewengan anggaran APBD tahun 2019,” tandasnya. (Tex/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini