Bacarita Demokrasi Dorong Partisipasi Pemilih

Editor: brindonews.com
Sulfi Majdi memaparkan bagaimana tata cara pelaporan temuan dugaan pelanggaran pada pilkada nanti.Setiap laporan Menurut Sulfi, dikaji dan diputuskan melalui pleno.

TERNATE, BRN - Lembaga Kajian Pemilu dan Demokrasi (LKPD) Maluku Utara menggelar diskusi di Warung Kopi Soccer, Jl. Jacub Mansur, Kelurahan Kampung Pisang, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Tatap muka berbentuk sosialisasi pemilihan kepala daerah itu menghadirkan tiga pemantik, yaitu Komisioner KPU Kota Ternate Jainudin Ali, Komisioner Bawaslu Kota Ternate, Sulfi Majid dan akademisi Hairun Rizal.

Jainudin Ali mengungkapkan, penting adanya keterlibatan semua stakeholder, termasuk organisasi kepemudaan. Tujuannya demi mewujudkan pemilihan kepala daerah yang damai, aman dan tentram.

“(apalagi) pungut hitung ini dimasa Covid-19. Peran dan proaktif teman-teman mahasiswa sangat penting. Perlu adanya sinergitas semua elemen masyarakat,” kata Jainudin saat memaparkan materi diskusi, Minggu (29/8) malam.

Jainudin mengemukakan, partisipasi pemilih setiap pemilihan mengalami peningkatan. “Mudah-mudahan tahun ini naik lagi. Kami terus upayakan itu,” ucapnya.

Hairun Rizal lebih menyentil soal keterlibatan partai politik. Menurutnya, keterlibatan partai politik bisa memperkecil rentan kendali terjadinya ‘money politic’. “Mereka (partai politik) punya andil besar dalam hal dugaan terjadi atau tidaknya politik uang,” ucapnya.

“Bila perlu Bawaslu Kota Ternate buat spanduk yang didalamnya memuat tata cara pelaporan dugaan pelanggaran. Ini sangat penting, karena sebagian masyarakat kita belum paham betul bagaimana tata cara pelaporan,” Hairun menambahkan.


Sulfi Majid mengatakan, tata cara dan penanganan dugaan pelanggaran sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pelapor, lanjut Sulfi, berhak melaporkan temuan. Pelapor selanjutnya diberi formulir dugaan pelanggaran. “Nanti ada kriteria-kriteria yang penuhi pelapor. Kalau laporan masyarakat ini misalnya tidak ditindaklanjuti maka itu salahnya bawaslu,” katanya.

“Setelah 3 hari dihitung dari hari pertama pengambilan formulir dan pelapor tidak mengembalikan atau memasukkan laporannya, makan kami di Bawaslu Kota Ternate menjadikan ini sebagai informasi awal. Tahap berikutnya kami bentuk menerbitkan surat tugas dan membentuk tim investigasi untuk melakukan menelusuri dugaan pelanggaran yang dimaksud,” sambungnya.

Direktur Kajian dan Riset LKPD Maluku Utara Khairun Abd. Gani menyebutkan, terlaksananya diskusi tersebut buah dari kerjasama bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate.

Bacarita Demokrasi bertajuk “Mendorong Partisipasi Pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 di tengah Pandemi” itu, lanjut Khairum, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tahapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Sehingga nilai-nilai Demokrasi bisa terimplementasi dengan baik. Kegiatan semacam ini sangat perlu dilakukan demi terlaksananya Pilkada yang baik dan tertib,” katanya. (*)
Share:
Komentar

Berita Terkini