Abaikan Surat Inspektorat, Ahmad Purbaya Laporkan Temuan BPK Ke Kejati Malut

Editor: brindonews.com


Foto : Ilustrasi Uang Tunai 

SOFIFI, BRN - Inspektorat Provinsi Maluku Utara kembali melaporkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut senilai Rp 26,9 miliar kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, pada Selasa (4/8/2020).

Sebelumnya Inspektorat telah melimpahkan senilai Rp 29 miliar ke Kejati Malut, namun karena telah dilakukan penyetoran sebanyak lebih dari Rp 2 miliar, maka hanya tinggal Rp 26, miliar. Yang telah melakukan penyetoran adalah Dinas PUPR, Perkim, Biro Ekonomi, Pertanian, Dikjar dan ESDM yang totalnya Rp 2,9 miliar.

Penyerahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut MoU nomor 180/678/G dan B-783/S.2/Gs.1/06/2015 antara Pemprov Malut dan Kejati serta sesuai dengan UU nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 64. Walapun begitu, pelimpahan ini belum dilakukan proses secara hukum, meski begitu kebijakannya tergantung Kejati.

"Yang penting kita sudah limpahkan mungkin pemulihan Negara yang diutamakan sesuai instruksi Jaksa Agung kemarin. Jika memang tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembinanaan," kata Kepala Inspektorat Provinsi Malut, Ahamad Purbaya.

Sebelumnya Inspektorat juga telah menyurat kepada Dinas terkait tentang temuan ini, namun hanya saja di abaikan. Bahkan pihaknya juga telah memberikan ruang yang besar kepada mereka, sebab dalam aturannya 60 hari. "Saat ini sudah bertahun-tahun. Untuk itu  tetap akan berkoordinasi dengan Kejati. Dan Kejati juga telah meminta surat-surat teguran kepada yang memiliki teguran, sehingga itu akan disampaikan ke Kejati," ujarnya.

Setelah 60 hari, lanjut Ahmad, pihaknya telah menyurat kepada yang memiliki temuan. Apalagi   menurut Ahmad dirinya menjabat sebagai Kepala inspektorat baru selama satu tahun, sehingga dievaluasi yang temuan-temuan sebelumnya. Namun setelah menunggu selama satu tahun, kemudian dilayangkan surat lagi, jangan sampai kebijakan Ahmad dianggap sebagai keputusan yang mengandung hal lain.

"Sehingga selama satu tahun barulah saya menyurati kembali. Ternyata ada yang telah stor, ada juga yang belum. Yang belum melakukan penyetor inilah yang akan kami limpahkan. Sebab ini juga tidak lanjut temuan BPK," (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini