|

Telusuri Aliran Dana Hibah, Sekkot Ternate di Panggil Kejati

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara 


TERNATE,BRN  – Untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi, dana penempatan investasi melalui Hibah kepada tiga perusahan daerah Kota ternate. Kejasaan Tinggi Maluku Utara mulai melakukan pemanggilan satu persatu saksi untuk dimintai keterangan.  

Penyidik Bidang Inteljen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), Senin (27/07/2020) mengundang sekertaris Kota (Sekot) Ternate Yusuf Sunya. untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi Dana penempatan investasi melalui Hiba di tiga Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Ternate di Tahun Anggaran 2018,  Sebelumnya, pada hari Kamis (23/07), sudah mengundang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Taufik Jauhar.

" Sekot ahirnya memenuhi panggilan untuk memenuhi undangan klarifikasi, setelah satu kali panggilan dan yang bersangkutan berhalangan hadir”.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Malut, Richard Sinaga kepada media ini mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempelajari dengan melakukan pengumpulan data (pulbaket) dan pengumpulan bahan keterangan (puldata).

Richard menjelaskan, dalam mempelajari kasus tersebut siapa saja dapat di undang untuk dimintai keterangan, jika menurut tim masih membutuhkan keterangan, maka akan di undang termasuk mantan Sekot Kota Ternate M. Tauhid Soeleman yang juga merupakan bakal Calon Walikota Ternate dan ketiga Direktur perusda ternate.

" Nanti kita lihat, kalau memang tim masih memerlukan keterangan tambahan lainnya guna terangnya suatu permasalahan, maka siapapun akan tetap di undang," jealsnya.

Perlu diketahui dugaan tindak pidana kasus korupsi di Tiga Perusda Kota Ternate yakni PT BPRS Bahari Berkesan, PT. Alga Kastela dan Apotik Bahari Berkesan diadukan oleh LSM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Tanah Air (Peta) ke Kejati Malut. Dimana Pemerintah Kota Ternate melakukan penanaman modal sebesar Rp. 5 Miliar melalui Dana Hibah.

Anggaran 5 miliar tersebut dibagikan ke tigĂ  perusahan sebagai penambahan modal yakni PT. BPRS Bahari Berkesan senilai Rp 2.000.000.000, di susul PT. Alga Kastela Rp 1.200.000.000 dan PD Apotek Bahari Berkesan senilai Rp 1.800.000.000. Namun sejak tiga tahun berturut-turut mengalami kerugian dan laporanya tidak diaudit oleh PT. Bahari Berkesan sebagai induk dari perusahan daerah sejak tahun 2016 senilai Rp 733.600.000, tahun 2017 senilai Rp 256.000.000 dan tahun 2018 senilai Rp 3.029.000.000.

Kemudian hal inilah dapat sejalan dengan Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Malut, yang dilampirkan LBH Peta sebagai petunjuk awal lantaran dinilai, pemerintah Kota Ternate dalam pengambilan kebijakan atas penempatan dana investasi pemerintah belum melakukan analisa terkait kelayakan investasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (Tim/Red).

Komentar

Berita Terkini