|

Kasus Kapal Nautika, Seret Mantan Kadikbud ke Kejati

Mantan Kadikbud Malut Imran Yakub


TERNATE,BRN – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, rupanya tidak main-main dalam mengusut tuntas dugaan kasus tindak pidana korupsi. Buktinya mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut, Imran Yakub dipanggil Kejati Malut dalam rangka pemeriksaan klarifikasi pengadaan kapal nautika, Senin (27/7/2020).

“ Imran dimintai keterangan Tim Penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan kapal Nautika di Halmahera Timur’’ ungkap kasipenkum Kejati Malut, Richard Sinaga kepada wartawan di kantor Kejati Malut.

Dirinya menambahkan, pemeriksaan mantan kepala dikbud dan tiga Kepala Sekolah terkait paket pengadaan kapal Nautika dan dua kepala sekolah sebagai penerima simulator. "Iya tadi mereka di periksa di bagian pidsus dugaan kasus tersebut”.

“ Mereka diperiksa sebagai saksi atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal Nautika”.

Terpisah mantan Kadikbud Malut Imran Yakub mengataka, kedatangan di kantor Kejati Malut dalam rangka memberikan klarifikasi terkait pengadaan kapal Nautika yang endingnya satu proyek tetapi ada dua kontrak.  

Menurutnya,untuk masalah pembayaran tidak ada hubungan denganya, sebab masa jabatnya sebagai kadikbud berakhir 30 Juli tahun 2019. “ Jadi soal pembayaran itu saya tidak tahu. Kalo soal lelang atau tender itu saya masih sebagai kepala dinas,” akunya.

Imran menambahkan, terkait dengan sebelum dilakukan proses tender, dikbud sudah menyurat ke tim TP4D Kejati dengan tujuan mempresentasikan anggaran tahun 2019 di hadapan TP4D untuk dilakukan pengawasan anggaran E Katalog dan swakelola.

Perlu diketahui proyek pengadaan kapal Nautika di Dikbud Malut itu diperuntukkan bagi SMK swasta di Kabupaten Halmahera Timur pada 2019 dan pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK yakni SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Sanana di Kepulauan Sula dan SMK Negeri 1 Halmahera Barat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp7,8 miliar, yang dikerjakan PT Tamalanrea Karsatama (tex/red)

Komentar

Berita Terkini