GCW Desak Inspektorat dan APH Telusuri Anggaran Dinas Koperasi Malut

Editor: brindonews.com
Foto Ilustrasi Uang Tunai


TERNATE,BRN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gamalama Coruption Whatc Maluku Utara menilai ada dugaan koprupsi anggaran belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat senilai Rp. 1.324.772.000.00 yang melekat di dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Koprasi dan UKM) Provinsi Maluku Utara.

Harusnya anggaran yang dibelanjakan barang untuk diserahkan ke masyarakat di tahun 2019, akan tetapi kenapa baru diserahkan tahun 2020. Ini membuktikan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum dinas Koporasi UMKM.

Perlu diketahui anggaran senilai Rp. 1.324.772.000.00 tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 dengan rincian yakni bantuan sektor KUMKM sektor pertukangan senilai Rp. 152.387.000.00, bantuan bagi KUMK sektor pertaian senilai Rp. 182.000.000, bantuan bagi umkm sektor ketring senilai Rp 182.000.000, bantuan sektor pengolahan roti, kue senilai Rp. 182.000.000, bantuan sektor penjualan ikan senilai Rp 182,000.000 dan bantuan bagi KUMK sektor Perikanan Haltim senilai Rp 182.000.000 serta bantuan kemasan bagi KUMK sektor pengolahan makanan senilai Rp.117.361.500.00, ungkap Koordinator GCW Malut Muhidin kepada redaksi Brindonews.com via Handphone Senin, (6/7/2020).

Sementara itu bantuan mesin ketinting sektor perikanan Haltim senilai Rp.182.000.000, bantuan sektor perikanan Haltim seniali Rp. 200.000.000, bantuan sektor perikanan Halsel senilai Rp.111.772.500, dan bantuan sektor perikanan Kota Ternate senilai Rp 100.000.000.
“ Sangat aneh, harusnya dinas Koprasi dan KUMKM sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, namun faktanya di pertengahan tahun 2020 baru di serahkan, bahkan ada dugaan tumpang tindi saat pembagian, jelasnya.

Kata dia, dengan adanya dugaan tidak pidana korupsi pada belanja barang untuk masyarakat tersebut perlu dilakukan audit inspektorat untuk mengungkap modus yang dimainkan oleh oknum-oknum dinas Koprasi UMKM. Apabila tidak dikalukan, GCW secara institusi akan melaporkan masalah tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), katanya.
Sementara itu kepala Dinas Koperasi UKMK Malut belum lama ini mengatakan, terkait dengan belanja barang tahun 2019 yang akan di serahkan, menurut penanggungjawab dan PPK itu sudah disalurkan. Selebihnya itu silahkan hubungi penaggungjawab.

“ Nanti hubungi langsung penanggungjawab atau PPK untuk menjelaskan secara detail”  katanya  (brn/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini