|

Diskursus Pendidikan dalam Situasi Pandemi Covid-19

Ilusrasi anak sekolah
Pendidikan merupakan instrumen manusia untuk memanusiakan manusia agar menjadi manusiawi. Kalimat yang santer disebut milik Paulo Freire ini memiliki peran penting dalam hubungan dialektika masyarakat.

Sejauh mana Masyarakat itu bisa berkembang tergantung metode pendidikan yang di bangun. Di dalam pendidikan tidak menghegemonikan klas antara miskin dan kaya, tua dan muda, dan atau kulit hitam maupun putih. Di indonesia sendiri, hak mendapat pendidikan jelas dimuat dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1954, “Setiap Warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ini adalah tanggungjawab pemerintah ataupun negara dalam kemajuan bangsa. Akan tetapi bagaimana kalau hukumnya berbanding kontradiktif dengan objektif hari ini.

Angka partisipatif pendidikan di Indonesia meningkat tiap tahunnya, disisi lain total jumlah anak yang tidak mendapatkan pendidikan di 34 provinsi masih berada di kisaran 4,5 juta anak. Menurut studi yang dilakukan Yayasan Sayangi Tunas Cilik (STC), ada berbagai alasan yang mendasari kondisi tidak mendapatkan pendidikan anak Indonesia. Dua penyebab terbesar adalah kemiskinan dan pernikahan dini.

Covid-19 (Corona Virus Disease) sudah menjadi wabah wunia berawal dari China dan sampai ke Indonesia sejak kurang lebih Februari lalu dan sampai hari ini, 5 Juli 2020. Terus menigkatnya jumlah orang tertular positif Covid-19 berimbas pada kebijakan-kebijakan negara sampai ke tingkat daerah untuk pembatasan akses. Pandemi ini juga melahirkan berbagai macam analisis dari cendekia-cendekia dunia, kebijakan-kebijakan pemerintah dengan dalil kesehatan itulah mengancam elektabilitas dalam sektor pendidikan.

Ekonomi menjadi basis struktur dalam hubungan kemasyarakatan. Menurut Siche (2020), terdapat tiga kelompok yang paling rentan terdampak dari wabah COVID-19, yaitu; orang miskin, petani, dan anak-anak. Rata-rata mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai kaum miskin kota (baca: Buruh ) dan terbesarnya adalah kaum miskin desa (Baca: petani).

Kondisi riil hari ini, banyak buruh di PHK dan dirumahkan. Petani semakin merosot, mulai dari petani kelas menengah dan petani kelas bawah yang setiap harinya hanya memenuhi standar kebutuhan untuk hidup. Rata-rata permintaan pasar menurun ditambah dengan menurunnya komoditas petani, hal ini sangat memengaruhi kondisi perekonomian yang notabenenya adalah keluarga petani.

Pendidikan kali ini jauh berbeda dengan sebelumnya. Dengan diterapkannya sistem kuliah daring yang dimulai dari Maret 2020 bisa dibilang akan berdampak pada indikator-indikator pencapaian mutualitas. Pelajar, mahasiswa dan para tenaga pendidik pun tidak siap dalam menghadapi situasi ini.

Fasilitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari layak untuk kebutuhan pelajar dan mahasiswa, sistem kuliah daring/online yang disampaikan langsung melalui press conference oleh menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa “pelaksanaan pembelajaran untuk tahun ajaran berikutnya di lakukan dengan daring (dalam jaringan)” dan di keluarkannya Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang SSOPT (Standar Satuan Operasional Perguruan Tinggi),  dan pada umumnya di dalam Permendikbud termuat soal keringanan pembiayaan semester (UKT) sebagai stimulus guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan mengurangi beban ekonomi di masa pandemi.

Yang pertama bahwa, pelajar dan mahasiswa juga korban dari situasi pandemi global ini, artinya pemerintah baik negara bahkan sampai pada daerah bisa merespon ini terkhususnya dalam sektor pendidikan. Ketika ekonomi masyarakat menurun, pendidikan jangan sampai menurun. Pemerintah bukannya terfokus pada kesehatan publik semata. Kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh negara sampai di daerah belum tersentuh soal pendidikan.

Kedua, kebijakan KEMDIKBUD dinilai tidak koheren dengan kondisi objektif lapangan. Kampus-kampus baik itu PTN maupun PTS agar bisa menyentuh masyarakat kelas bawah. Pendidikan dijadikan sebagai alat komersialisasi dan intimidasi. Apabila pendidikan telah dirasuki oleh kapitalisasi maka disitulah muncul eksploitatif terhadap generasi. Yang nantinya bisa melahirkan generasi-generasi yang pragmatis dan berwatak noeliberalisme. (*)


M. Riski A. Karim
Penulis

==========
Penulis adalah Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Elektro Indonesia.
Komentar

Berita Terkini