Sembako Corona Bisa Bikin Bui dan Diskualifikasi Bakal Calon

Editor: brindonews.com
Pilkada Serentak 2020

TERNATE, BRN - Pembagian sembilan bahan pokok atau sembako dengan maksud membantu masyarakat yang kena dampak virus corona boleh dibilang menjadi ancaman baru selain netralitas ASN dan politik uang. Bawaslu Provinsi Maluku Utara pun sudah menyiapkan strategi untuk memantau ikhwal tersebut. 

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin mengatakan, bakal calon bupati atau wali kota petahana bisa di diskualifikasi kalau terbukti memanfaatkan pandemi wabah virus corona sebagai ajang politisasi.

Ketentuan ini, lanjut Muksin, diatur dalam Pasal 4 dan Pasal Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu. “(terlebih) lagi bakal calon petahana,” kata Muksin, Selasa (23/6). 

Delapan kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 tersebut meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Dari jumlah ini, kata Muksin, hanya Kota Ternate yang minus petahana. 

“Sedangkan yang bukan (petahana) dikenakan sanksi undang-undang lain. Pasal yang diterapkan adalah politik uang, tergantung siapa yang memberikan, dan tergantung objeknya. Karena dalam ketentuan disebutkan setiap orang,” ucapnya.

“Jadi kalau yang memberikan adalah tim pasangan calon, bakal pasangan calon atau orang lain, maka yang di pidana penjara adalah orang yang dimaksud (memberikan). Tapi kalau yang diberikan pasangan calon lalu ada putusan pengadilan (berkekuatan hukum tetap) terhadap yang bersangkutan, maka bersekuensi dibatalkan pencalonannya,” Muksin menambahkan. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini