Pemkab Halbar Kembali Raih WTP dari BPK

Editor: brindonews.com

Bupati Halmahera Barat, Danny Missy menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.
JAILOLO, BRN - Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas pengelolaan anggaran tahun 2019. WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Wilayah Maluku Utara itu diterima Bupati Halmahera Barat, Danny Missy di Gedung BPK Maluku Utara, Jumat kemarin.

Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian (Kadiskominfo) Halmahera Barat, Chuzaemah Djauhar menyebutkan, predikat WTP tersebut merupakan ketiga kali secara beruntun. Predikat pertama di tahun 2017, kedua di 2018, dan ketiga di tahun 2019.

“Predikat WTP yang kita dapat ketiga kalinya ini merupakan terobosan pak bupati dalam menata pengelolaan keuangan daerah,” kata Chuzaemah, Jumat (19/6).

Mantan Sekwan Halmahera Barat ini mengemukakan, ada empat kriteria pemeriksa kewajaran informasi keuangan. Empat standar penilaian itu, lanjut Chuzaemah, meliputi kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian interen.

“Jadi empat kriteria tersebut melalui pengawasan yang intes dilakukan Inspektorat Halmahera Barat, akhirnya BPK memberikan opini WTP,” ucapnya.

Chuzaemah mengatakan, tupoksi tata kelola yang transparansi harus terlaksana. Hal ini sesuai keinginan Bupati Danny Missy agar kedepannya dilakukan audit terhadap pekerjaan konstruksi.

“(mulai) dari perencanaan hingga pelaksanaan, pemeriksaan reguler pada SKPD atas penggunaan anggaran dan dilakukan penguatan Sistim Pengendalian Internal (SPI), semuanya diaudit. Selain itu, harus tertib dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kegiatan yang ada dalam DPA dan RKA,” ucapnya. (an/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini