Mendagri Tegaskan Anggaran Covid Harus Tepat Sasaran

Editor: brindonews.com
(Sekprov) Maluku Utara (Malut)  Samsuddin Abdul Kadir 


TERNATE, BRN - Rapat  Koordinasi  Pengawasan (Rakorwas) secara resmi dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo  (Jokowi) melalui video Converence (vicon), bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian, dalam Rakorwas tersebut menegaskan bahwa, penggunaan anggaran dalam penanganan dan pencegahan Covid -19 harus tepat sasaran dan pengawasan harus dilakukan secara ketat.
Hal itu disampaikan Sekertaris provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut) Samsuddin Abdul Kadir kepada wartawan Usai Rakorwas di Kantor perwakilan Malut. Pada Senin, (15/6).

Rakorwas tersebut mengenai pelaksanaan upaya - upaya pengawasan terhadap penanganan dan Pencegahan Covid -19 yang dihadiri oleh para Menteri dan melibatkan Gubernur se Indonesia. Tujuan untuk melakukan koordinasi,  karena dalam Vicon tersebut dihadiri oleh dua menteri yakni menteri dalam Negeri Tito Karnavian dan menteri keuangan Sry Mulyani Indrawati terkait dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penenganan dan pencegahan Covid-19.

Menurut Samsudin, gugus tugas Provinsi Malut sudah melaksanakan kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai dengan protap gugus tugas Nasional, sehingga  kami selalu mengkoordinasikan dengan  pemerintah pusat untuk melaporkan perkembagan Covid-19 di Malut.

Dikatakan, pengawasan yang di maksud adalah pelaksanaan tentang anggaran Refocusing, Realokasi harus ada pengawasannya. " Kita kan punya aparatur pengawasan yang merupakan langkah - langkah  dalam melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan berdasarkan  regulasi - regulasi yang ada meskipun pengawasan sudah jalan akan  tetapi dikoordinasikan untuk menyamakan persepsi dalam penggunaan anggaran Covid-19.”ungkap.

Penekanan Mendagri sesuai dengan apa yang sudah disampaikan  mulai dari Realokasi kemudian Refocusing pelaksanaan kegiatan harus tepat pada sasarannya, sehingga ini betul-betul dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerinntah pusat.

tentunya itu yang telah dilaksanakan. " namanya pengawasan itu tujuannya untuk melakukan pengawasan agar mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran Covid-19 yang tidak tepat pada sasarannya. " terangnya.

Kata dia, instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020, seluruh kepala, daerah segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) atau realokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial social safety net (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini