DPD dan DPW PAN Malut Sepakat ‘Tolak’ SK Marlisa-Tajud

Editor: brindonews.com
Logo PAN
Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional atau DPD PAN Kota Ternate bersikap keras menolak paket Marlisa Marsaoli dan Tajud Taslim yang diusung DPP. Bahkan mereka siap diberhentikan dari pengurus.

Ketua DPD PAN Kota Ternate, Abdullah Adam menyatakan, ada empat alasan mendasar tidak diterimanya Surat Keputusan atau SK B1 KWK kepada bakal calon Marlisa - Tajud tersebut.

Empat alasan itu, lanjut Abdullah, pertama, keputusan penerbitan SK B1 KWK kepada Marlisa - Tajud tanpa tahapan yang diatur ketentuan peraturan PAN. Kedua, melenceng dari hasil pleno dan usulan DPD maupun DPW, ketiga, tanpa ada koordinasi dan pemberihuan dan keempat adalah Marlisa bukan bakal calon yang disetujui.

Abdullah mengemukakan, pihaknya memperbolehkan siapa saja menggunakan PAN sebagai perahu politik pada pilkada Desember mendatang. Hanya saja kata dia, harus melalui semua tahapan mulai dari proses penjaringan hingga berakhirnya tahapan.

“Bakal calon Iswan Hasjim - Nurlaila Armaiyn ikut dari awal hingga akhir tahapan. Bahkan DPP sendiri memberikan rekomendasi (surat tugas) pada 12 September 2019. Sementara Marlisa Marsaoli tidak ikut tahapan sampai selesai,” kata Abdullah saat jumpa pers di Sekretariat DPW PAN Maluku Utara, Rabu (17/6) sore.

Sekretaris DPD PAN Kota Ternate, Samsul Hamza menyebutkan, Iswan Hasjim dan Nurlalila Armaiyn adalah pasangan tunggal yang diusung sesuai hasil pleno.

Hasil pleno di tingkat DPD tersebut, lanjut Samsul, tahap berikutnya  ditindaklanjuti ke Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Maluku Utara. “Di pengurus wilayah pun sepakat kalau PAN mengusung bakal calon tunggal yaitu Iswan Hasjim,” ucapnya.

Samsul mengemukakan, surat tugasyang keluarkan DPP tersebut didalamnya terdapat tiga poin penting. Poin atau syarat yang harus claer-kan Iswan Hasjim meliputi mencari pasangan wakil, memenuhi partai koalisi dan konsolidasi partai.

“Semua dipenuhi Pak Iswan. komitmen dan konsisten kami di DPD dan DPW secara tegas menolak,” sebutnya.

Tanpa Koordinasi dan Pemberitahuan

Semsul mengatakan, SK B1 KWK kepada bakal calon Marlisa - Tajud dikeluarkan DPP pada 27 Mei 2020. Hanya saja DPP memutuskan ikhwal tersebut tidak ada koordinasi dan pemberitahun ke pengrus DPD maupun DPW.

“SK tidak tiba-tiba keluar. Mestinya DPP panggil dulu PW didampingi DPD. Selanjutnya DPD didampingi DPW serahkan kepada pasangan bakal calon,” ucapnya.

Ketua DPW PAN Maluku Utara, Madjid Husen ikut mendukung sikap DPD yang menolak SK tersebut. Ia mengaku sama sekali tidak mendapat informasi kalau DPP sudah memberikan dukungan B1 KWK kepada Malisa Marsaoly. “Tidak ada (pemberitahuan) ke DPW,” ucapnya.

Madjid Husen menyarankan agar DPP kembali me-review SK tertanggal 27 Mei 2020 tersebut. Kembali ditinjau itu, menurutnya, sesuai tahapan dan mekanismen penjaringan bakal calon kepala daerah.

“Prosesnya kan dari DPD ke DPW dan baru diplenokan pada 28 Mei 2020, hasilnya sudah kita e-mail ke DPP. Ketua DPP harus melihat ini mekanisme yang kita ikuti sesuai aturan. Yang intens membangun komunikasi dengan DPW maupun DPD itu saudara Iswan, dan sudah memperoleh rekomendasi surat tugas dari tim pilkada DPP,” sebutnya.

Sekretaris DPW PAN Malut, Jamrud Hi Wahab serupa dengan Madjid Husen. Ia mengaku kecewa sikap DPP yang mengeluarkan SK B1 KWK kepada Marlisa Marsaoli tanpa pertimbangan.

“kami dari DPW berharap ada evaluasi kembali sesuai usulan dari DPD dan DPW PAN Maluku Utara,” ucapnya. (brn/red)
 
Share:
Komentar

Berita Terkini