Besok Bawaslu Aktifkan Kembali Pengawas adhoc

Editor: brindonews.com
Komisioner Bawaslu Kota Ternate, Rsli Saraha, saat memberikan sambutan di acara pengambilan sumbpah/jabatan dan pelantikan serta bimbingan teknis Panitia Pengawas Kelurahan/desa Se-Kecamatan Kota Ternate Tengah pada 14 Maret 2020 lalu. Prosisi pelantikan dilangsungkan di Hotel Dragon, Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. (dok.eko) 
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara mencabut surat keputusan pemberhentian sementara panitia pengawas kecamatan dan pengawasan pemilihan lapangan. Pengaktifan kembali pengawas di bilangan kecamatan dan kelurahan itu menyusul keluranya Surat Edaran Bawaslu RI nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020.

Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan menjelaskan, selain mengacu pada surat edaran Bawaslu RI, pengaktifan kembali jajaran pengawas ad hoc di lingkup Bawaslu Kota Ternate itu berdasarkan pertimbangan Bawaslu Maluku Utara.

Kifli menyebutkan pengaktifan dimulai Ahad 14 Juni 2020 besok. Sebelum kembali diaktifkan, lanjut Kifli, lebih dulu diterbitkan surat keputusan atau SK.

“SK pengaktifan akan terbitkan hari ini. Ahad  besok semua panwascam sudah mulai aktif bekerja melakukan proses pengawasan setelah keluarnya PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program kerja dan jadwal pilkada,” kata Kifli usai mengikuti rapat daring bersama Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Sabtu (13/6) tadi sore.

Kifli meminta seluruh jajaran di panwaslu kecamatan menindaklunjuti informasi pengaktifan kepada seluruh pengawas pemilu kelurahan agar stand by dan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengenai Alat Pelindung Diri atau APD bagi anggota pengawas pemilu, sambung Kifli, sudah ada respon baik dari Pemerintah Kota Ternate. “Sementara kami sudah mendapatkan respon baik dari Pemerintah Kota untuk menyediakan APD dalam bentuk barang,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin mengatakan, dalam rapat tersebut ia meminta bawaslu di emapt dari delapan kabupaten kota yang berhajatan pilkada segera melantik panwascam dan pengawas kelurahan dan atau desa (PKD) pada 14 Juni.

Keempat kabupaten kota itu, lanjut Muksin, belum sempat melantik PKD karena tertundanya tahapan pilkada akibat imbas dari pandemi covid-19. Empat daerah tersebut meliputi Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Pulau Taliabu.

“Untuk itu agar segera berkoordinasi dengan panwascamnya untuk segera dilantik pada besok sebelum dimulainya tahapan,” ucap Muksin di laman malut.bawaslu.go.id.
.
 Muksin meminta prosesi pelantikan tetap memerhatikan dan menjalankan protokol pencegahan coronavirus disease atau covid-19. Tetap menjaga jarak, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di lokasi pelantikan.

“Apabila dimungkinkan dilakukan secara daring. Tapi jika tidak, dilaksanakan dengan protokol pencegahan,” ucapnya.

Share:
Komentar

Berita Terkini