|

Sekprov: Halut dan Tikep Bukan PSBB, Hanya PSBK

Samsuddin Abdul Kadir
TERNATE, BRN - Halmahera Utara dan Kota Tidore Kepuluan merupakan dua dari kabupaten kota di Maluku Utara yang menutup akses keluar masuk di wilayahnya. Penutupan dari operasi pengangkutan penumpang itu upaya memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease 2019 atau covid-19.

Sekertaris Provinsi Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir menyatakan, pemberlakuan kebijakan ditutupnya akses keluar masuk di dua kabupaten kota itu belum bisa dikategorikan sebagai Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, melainkan masih bersifat Pembatasan Sosial Berskala Kecil atau PSBK.

“Halmahera Utara sudah melakukan itu (PSBK), maka sementara Halut dalam proses adminstrasi pengusulan. Kalau Kota Tidore Kepulauan hanya pembatasan transportasi, dan itu adalah langkah-langkah pembatasan yang dilakukan. Selama itu belum bersifat skala besar, maka bisa saja dilakukan,” katanya, Senin (4/5).

Penerapan PSBB di suatu wilayah menurut Samsuddin, menyiapkan beberapa hal sebelum pengajuan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI. Kesiapan lain yang perlu disiapkan adalah ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Utara ini bilang, PSBB boleh dapat dijalankan di Maluku Utara. Namun, ada mekanisme yang harus ditempuh jika daerah menjalankan atau kebijakan pembatasan sosial bersekala besar.

Pertama, pemeritah daerah dapat melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi dan wilayah tertentu. Misalnya, melarang pengguna kendaraan roda dua tidak lagi berboncengan, pembatasan jamaah, dan ketentuan-ketentuan pemenuhan PSBB lainnya.

“Semuanya harus komplit. Kalau belum komplit, belum terapkan berskala besar. Karena kenapa, semua pembatasan dilakukan dengan betul-betul tegas, ketat dan sebagainya,” ucapnya. (han/red)

Komentar

Berita Terkini