|

PUPR Malut Gandeng BPBJ dan IAPI Bahas Permen Terbaru

Suasana diskusi di Hotel Grand Majang, Kamis (28/5). Diskusi dengan menerapkan physical distancing dan mengenakan masker. (Dok: Humas PUPR Malut).
TERNATE, BRN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara (PUPR Malut) bersama DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), menggelar diskusi di Hotel Grand Majang, Kamis (28/5) kemarin.

Diskusi merespon Permen Nomor 14 tahun 2020 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi itu bertujuan me-review sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat jasa konstruksi mengenai isi dan perbedaan regulasi sebelumnya. Termasuk pungutan yang perlu diperhatikan melalui peraturan gubernur dalam mendukung pengadaan di wilayah Malut.

Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama menuturkan, sebagai unit instansi yang membidangi jasa konstruksi, Dinas PUPR Malut sebagai terdepan dalam menginisiasi dan memberikan informasi serta pemahaman kepada masyrakat jasa konstruksi. Peran ini bertujuan memperbaiki kualitas sisi pengadaan jasa kontruksi  di wilayah Maluku Utara lebih baik kedepannya.

“Inisiasi pertemuan dengan IAPI sebagai salah satu lembaga profesi dibidang jasa konstruksi yang dibentuk secara eksternal. Tentu membantu dalam menyampaikan informasi, regulasi yang diterbitkan oleh LKPP maupun Permen PUPR,” ucapnya.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar meyebutkan, hal ini merupakan tanggung jawab besar dalam pengelolaan jasa konstruksi, terutama wilayah Maluku Utara.

Risman mengharapkan diskusi smacam ini dapat dijadikan sebagai wadah informasi, masukan, serta dorongan dalam memperkuat masyarakat jasa kosntruksi.

“Sehingga langkah perkuatan melalui peraturan gubernur dapat menghadirkan sisi penyedia yang baik secara kualitas, sisi pengguna yang transparan dalam pengelolaan serta sumber material alami yang termanfaatkan dengan baik,” sebutnya.

Ketua DPD IAPI, Farid Hasan mengungkapkan, Maluku Utara masih membutuhkan sumber daya manusia, terutama pelaku pengadaan yang paham akan regulasi. Pemenuhan ini tentu menghadirkan ekosistem pengadaan yang baik pula.

“Diskusi, dialog dan pelatihan sebagai sarana peningkatan SDM pelaku pengadaan sangat penting untuk keberlangsungan pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Farid, yang juga Kepala Bagian LPSE BPBJ Malut itu.

Kasubag Pengembangan SDM BPBJ Malut, Takdir Ali Mahmut mengaku, diskusi ini merupakan langkah bijak menyambut hadirnya Permen PUPR 14 tahun 2020.

Takdir berharap, diskusi yang dimotori Dinas PUPR Malut itu dapat memberikan warna baru bagi SDM pengadaan barang/jasa di Maluku Utara. (han/red/adv)

Komentar

Berita Terkini