Penyaluran BLT di Malut Terkendala Data Kabupaten/Kota

Editor: brindonews.com
Total penerima BLT di sepuluh kabupaten kota di Maluku Utara.
TERNATE, BRN - Keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT untuk warga terdampak coronavirus disease 2019 atau covid-19 di Maluku Utara menemui titik terang. Dinas Sosial Maluku Utara menyebut, pemicunya terkendala data di masing-masing kabupaten/kota.

Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Andrias Thomas menerangkan, keterlambatan itu salah satunya petugas kabupaten kota lambat meng-upload data penerima BLT ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI melalui aplikasi SIKS-NG.

Penyebabnya, sambung Andrias, sulitnya petugas mengakses kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. “Banyak beralasan pergi kebun dan lain-lain ketika petugas sampai di rumah mereka, ini yang bikin terlambat,” terang Andrias, Jumat (8/5).

Andrias mengatakan, bantuan tunai Rp600 ribu itu bukan bersumber dari dana desa. Bantuan ini dibagikan ke 40 ribu kepala keluarga penerima dan tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara. “40 ribu ini kuota yang berikan pemerintah pusat,” ucapnya.

Andrias mengungkapkan, pihaknya baru bisa menyalurkan bantuan melalui PT. Pos Indonesia. Ini dikarekan dinas yang ia pimpin itu baru menerima transfer anggaran dari kementerian sosial yang sistem penyalurannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.

“Sementara via BNI dan BRI masih proses. Sistem penyalurannya bisa di antar langsung ke penerima manfaat, atau bisa saja keluarga penerima datang dan ambil ke kantor post. Namun harus dengan menyiapkan KTP dan KK yang sesuai terdaftar,” jelasnya.

2 Program Sudah Jalan

Andrias menambahkan, sudah ada dua program bantuan kemiskinan dari kementerian sosial yang jalan. Diantaranya bantuan pangan non tunai atau BPNT, kini di rubah menjadi bantuan sembako dan penerima keluarga harapan atau PKH.

PKH, lanjutnya, berbeda dari tahun sebelumnya. Selain naik 25 persen, besaran anggaran disesuaikan empat kriteri atau komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta lansia dan disabilitas.

“Penerima di transfer melalui rekening. Kalau dalam satu rumah keempat komponen itu ada, maka nilainya lebih besar, berbeda hal satu komponen,” ucapnya.

Sedangkan BPNT, kata dia, sebelumya disebut bantuan beras raskin, kemudia diubah lag penyenutannya menjadi beras sejahtera atau rastra.

“Sekarang berubah jadi bantuan sembako atau bansos. Mekanisme penerima bansos, cukup mengunakan kartu sembako di warung sekitar yang sudah ditetapkan pihak bank,” katanya.

“Tapi, pengambilan tidak melebihi harga. Misalnya pemilik warung gesek kartu sembako, dan nominal yang keluar Rp200 ribu, maka penerima mengambil sembako di sesuai dengan jumlah nilai,” sambungnya. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini