Penyaluran Bansos Covid Disoal, Warga Sebut (ada) Pilih Kasih

Editor: brindonews.com
Salah seorang Tim Dinas Sosial Kota Ternate berupaya melerai kerumunan masa aksi. 
TERNATE, BRN - Puluhan warga Kelurahan Kulaba, Kota Ternate, Maluku Utara melakukan aksi protes di depan kantor lurah setempat, Kamis (7/5). Mereka mempertanyakan penyaluran bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok bagi warga terdampak virus corona.

Menurut warga, pembagian bantuan sembilan bahan pokok (sembako) terkesan pilih kasih. Kandex, salah satu warga setempat menyesalkan sikap Dinas Sosial Kota Ternate. Ia pun tak puas dengan kebijakan lurah ketua RT dan RW di Kelurahan Kulaba.

Kandex menyebutkan, kepala keluarga yeng berdomisili di kelurahannya berjumlah lebih dari 300. Namun yang mendapat bantuan 76 kepala keluaga.

“Kalau ini bantuan lain(bukan dampak corona),  kami paham dan tidak protes. Tapi ini kan bantuan dampak covid 19, sedangkan virus ini (corona) menyerang tanpa tebang pilih, tapi kenapa bansos yang disalurkan kok pilih-pilih orang saja,” sesalnya.

Salah seorang warga Keluraga Kulaba yang menerima bantuan sosial dampak virus corona. Nampak beras ukuran 10 kilogram dan paket sembako lainnya di kemas dalam kresek merah. Dari arah belakang terlihat sorang pria menerima bantuan berupa telur ayam.
Kandex juga mempernyatakan syarat penerima bantuan dampak virus yang menyerang sistem pernapasan itu. Menurutnya, dalam penyaluran mestinya diberikan secara menyeluruh, bukan memprioritaskan ikatan darah atau keluarga oknum tertentu.

“Kalau bantuan tidak dapat samua, stop bayar pajak. Virus ini kan dampaknya semua, kenapa bantuan hanya kepada puluhan KK saja. Tara (tidak) bayar pajak bumi dan bangunan ini bentuk kekecewaan kami kepada Pemerintah kota Ternate,” sambung salah satu warga yang juga ikut dalam aksi protes tersebut.

Kurangnya Sosialisasi di Level Bawah

Lurah Kulaba, Abjan Hasyim dikonfirmasi mengaku, data yang diajukan ke Dinas Ssosial Kota Ternate sudah sesuai jumlah kepala keluarga di kelurahan yang di pimpin itu.

Data kelurahan itu dipilah berdasarkan kriteria, seperti yang bukan pegawai negri sipil dan yang mampu atau pegawai negri sipil. Sedangkan syarat penerima bantuan, merupakan warga yang belum pernah atau tercaver dalam penerima bantuan sosial sebelumnya. “Dari 300 lebih KK, yang di akomodir hanya 76 KK,” akui Abjan.


Aksi protes itu menurut Abjan, di picu buntut dari kurangnya sosialisasi dari RT/RW. Penguatan sosialiasi sebelum penyaluran bantuan di pandang penting menimalisir terjadinya protes.

Padahal, sambung Abjan, jauh sebelumnya dia sudah menyampaikan ke semua RT/RW mensosialisasikan pembagian dan penerimaan bantuan di masing-masing lingkungan.

“Sosialisasi tidak maksimal sehingga terjadi miskomunikasi, antara warga dan pihak kelurahan serta tim dari dinas sosial,” katanya. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini