Karyawan IWIP Terlibat Pengrusakan dan Pencurian Siap-siap “dapa” PHK

Editor: brindonews.com
Aksi May Day yang berlangsung di PT. IWIP. Para pendemo juga membakan kantin atai kios milik peruhaan tersebut.
TERNATE, BRN - Magemen PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) menyatakan, aksi May Day 2020 pada 1 Mei 2020 kemarin bukan murni dari gerakan serikat resmi pekerja maupun karyawan perusahaan. Pihak perusahaan menyebut, aksi dipelopori Forum Perjuangan Buruh Halmahera Tengah (FPBH) Halmahera Tengah bukan serikat buruh yang terafiliasi dengan perusahaan pengembang kawasan industri itu.

Departemen Media dan Hubungan Masyarakat PT IWIP, Agnes Megawati menilai, aksi tersebut provokatif. Pendemo mengenakan baju menyerupai seragam PT. IWIP dan menghentikan karyawan yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja.

Agnes menyebut kurang lebih 800 karyawan menjadi korban dari pengaruh tersebut. Para karyawan dipengaruhi pendemo tepat di Jembatan 1 Jalan Lintas Propinsi sekira pukul 06.20 WIT pagi.

“Dipengaruhi untuk melakukan aksi demonstrasi anarkis. Kurang lebih 800 orang karyawan berhasil mereka pengaruhi,” kata Ages dalam keterangan tertulisnya yang diterima brindonews, Sabtu (2/5/2020) sore.

Tidak Ada Pemberitahuan

Agnes mengakui aksi yang dilakukan FPBH tidak ada pemberitahuan ke Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Tengah. Pemberitahuan yang dimaksud, sambung Agnes, ijin aksi sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Masa aksi juga merusak fasilitas kantor perusahaan. Terlihat satu unit komputer dirusaki masa aksi.
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, kata Agnes, dalam melakukan aksi atau demonstrasi perwakilan masa harus menyurat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis ke satuan polri sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Sedangkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan diberikan paling lambat 3x24 jam sebelum aksi digelar.

“Surat pemberitahuan berisi maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta. Apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat, maka harus ada pemberitahuan ke Polres Halmahera Tengah,” katanya.

Kapolres Halmahera Tengah, AKBP. Nico Setiawan dikonfirmasi mengaku aksi tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Nico mengemukakan, selain ricuh, juga penjarahan dan pengrusakan sejumlah fasilitas perusahan. “Snack dan makanan ringan yang di curi,” kata Nico.

“Tadi pagi (Jumat kemarin) massa tiba-tiba datang dan melakukan pencurian, penjarahan bahan makanan, merusak fasilitas kantor perusahaan, kendaraan, alat berat, hingga membakar kios kosong di depan pintu gerbang (Main Gate) perusahaan. Mereka juga menyerang petugas kemanan perusahaan, sebanyak 7 orang karyawan dari departemen keamanan PT IWIP saat ini terluka,” akui Agnes, dikonfirmasi Jumat kemarin.

Dikenai Sanksi PHK

Agnes menyatakan, 17 pelaku pencurian dan perusakan kini tengah diamankan. Mereka akan di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Apabila ada dari mereka karyawan IWIP, maka akan dikenai sanksi berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK,” tandasnya.

Kendaraan dan alat berat milik perusahaan yang dirusaki pendemo. Para pendemo merusak dengan cara melempari baru ke bagian kaca depan/samping alat berat.
Polisi baru mengamankan 12 orang dan 8 orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus demo rusuh di Halmahera Tengah. Kedelapan orang ini belum ketahui pasti apakah karyawan persuhaan asal negara tirai bambu itu.

AKBP. Nico Setiawan membenarkan adanya delapan orang tersangka aksi massa saat May Day 2020. Menurut Nico, jajarannya masih terus mencari provokator yang terlibat dalam tersebut. Tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah.

Nico bilang, 12 orang diamankan memiliki dugaan pelanggaran hukum berbeda. Delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan kasus penjarahan, 3 orang diduga sebagai provokator/orator demo, dan satu orang diamankan karena merusak fasilitas umum.

“Mereka tidak semua karyawan, tiga orang sipil dan warga setempat,” terang Nico seperti dilansir di liputan6.com. (brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini