|

Tragedi Atau Statistik

dr. Siti Noviyanti
Penulis adalah Tim Dokter Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Banten

L
ayaknya suatu negara, Pemerintah Indonesia menjamin melindungi bangsa dan warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 45 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Atas dasar itu, pentingya pemerintah mengambil kebijakan untuk melindungi warga dari pandemi virus corona. Namun, kelalain itu terjadi dalam bentuk pengabain arus informasi, kelangkaan alat perlindungan diri, dan melakukan kesalahan diagnostik (underdiagnostik). Mempertanyakan nurani pemangku kebijakan, apakah ini tragedi atau statistik bagi bangsa kita.

Pengabaian informasi

Pengabaain informasi, laporan penelitian oleh seorang profesor bidang epidemiologi dari Universitas Harvard Marc Lipstch terkait corona, seharusnya menjadi kewaspadaan pemerintah dalam merancang kebijakan mengenai pandemi ini. Namun, ditanggapi cemooh oleh berbagai tokoh, sepertihalnya wakil presiden dengan pernyataannya “berkat doa dan qunut, corona menyingkir” dan elakan dari menteri kesehatan dengan tanggapan “itu namanya menghina”.

Kemudian laporan dari pemerintah negara Arab Saudi (27 Februari 2020). Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi terkait penularan virus corona. Beberapa laporan negara lain terkait perjalanan penerbangan seseorang dari Indonesia yang kemudian terkena virus corona. Berbagai pertanyaan publik terkait penularan di Indonesia, pemerintah dipertanyakan akan keterbukaan informasi publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kelangkaan alat perlindungan diri

Dalam upaya pencegahan, pemerintah gagap mengendalikan stok barang kebutuhan alat perlindungan diri sepertihalnya masker, kaca mata google, hazmat suit, sepatu boots yang digunakan tenaga kesehatan dalam pemeriksaan kepada masyarakat. Sehingga dampaknya per tanggal 10 April 2020 terdapat 25 kematian dokter dan 10 kematian akibat covid dengan jumlah kematian seluruh 305 pasien. Pemerintah beralasan kelangkaan terjadi karena kesulitan produksi. Namun, dilapangan terjadi hal yang kontradiktif dengan saat ini, ditemukan hazmat suit yang di impor dari luar negara. Barang-barang ini berlebel “made in indonesia”.

Selain itu, kelangkaan dan harga yang tidak normal terjadi pada masker medis. Di mana, tidak adanya pengendalian harga dan stok barang dalam memenuhi perlindungan diri bagi warganya disaat pandemi virus corona ini. Sehingga  peningkatan angka kesakitan dan bergugurnya tenaga medis yang merawat pasien covid. Kegagalan ini pemerintah dalam pengendalian barang kebutuhan dasar kesehatan dapat di proses secara perdata dan administrasi negara terkait underdiagnostik.

Di Indonesia, kurangnya alat pendeteksi dini virus corona sehingga pasien yang positif covid memasuki fase berat dan mengalami gagal nafas yang menyebabkan rasio kematian pasien positif corona mencapai 8,12 persen, tentunya pemerintah sepatutnya melakukan screening diagnostik guna menemukan penyakit covid dalam fase ringan.

Screening diagnostik diperlukan metode yang akurat. Namun kita juga melihat pemerintah melakukan kebijakan screening menggunakan Rapid Test dimana sensitivitasnya berkisar 36 persen dan menghasilkan false negative, yaitu tampak negatif meski sebenarnya positif.

Sepatutnya pemerintah mendengarkan berbagai pertimbangan para ahli yang banyak disampaikan oleh tim penanganan covid di rumah sakit rujukan yaitu screening menggunakan metode Swab Test guna menegakkan diagnostik pasti, ketimbang menggunakan Rapid Test yang akan diuji kembali dengan metode Swab Test. Screening yang tidak akurat menambah beban biaya dan membuat pendertia covid yang sebenarnya positif, namun dilakukan Rapid Test hasilnya negatif akan mengabaikan kondisinya sehingga dapat menularkan penyakit ke orang lain.

Penanganan di Indonesia terkesan tak mau rugi. Kita ambil di beberapa negara yang sudah terjangkit virus corona dengan berbagai metode yang dilakukan guna mengurangi angka positif corona dan angka kematian. Cina misalnya. Sistem karantina diterapkan menekan laju penyebaran hingga berhasil bebas dari virus corona dalam kurun waktu 3 bulan.

 Ada juga negara yang tidak menerapkan karantina seperti Korea Selatan. Deteksi dini masif dan secara sukarela, sehingga angka positif corona memang amat tinggi namun presentasi kematiannya CFR (Case Fatality Rate) 1,73 persen, jauh dibandingkan Indonesia dengan CFR 9,49 persen. Ambil contoh di Vietnam misalnya. Pengendalian penyakitnya memastikan warganya menggunakan masker dan tertib melaporkan diri jika ada gejala penyakit covid, sehingga angka kematiannya CFR 0 persen.

Kita bisa liat juga penanganan Singapura dengan pengalaman kejatuhan virus flu burung. Sehingga saat penanganan covid, pemerintah melakukan pengendalian ruangan ICU di setiap rumah sakit yang diambil alih oleh pemerintahan pusat langsung. Berbagai metode dilakukan dengan upaya pencegahan hingga tatalaksana covid. Adapun metode di Indonesia dengan menggunakan diagnostik Rapid Test.

Pola atau metode lain terdengar celetukan Herd Immunity yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur. Membiarkan masyarakatnya terkena virus dan menunggu daya tahan tubuh menciptakan kekebalannya dan melawan virus. Hal ini amat disayangkan jika benar-benaar dilakukan karena secara epidemiologi akan didapatkan 90 persen yang selamat dan 10 persen yang akan mengalami kegagalan pembentukan daya tahan tubuh.

Kita ketahui bersama, angka kematian ibu hamil dan stunting di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut menggambarkan kecukupan gizi yang masih dibawah standar. Jika Herd Immunity dilakukan pada masyarakat yang kecukupan gizi berkurang, maka angka kematian bisa jadi lebih dari 10 persen.

Disaat pengambilan keputusan yang tidak pro-rakyat, pemerintah melakukan kedaulatan ekonomi di atas kesehatan. Pemerintah disibukkan dengan pembahasan ekonomi, walau sejatinya akan berdampak pada perekonomian negara, sepatutnya pemerintah melakukan intervensi kesehatan sedari awal guna mengurangi kacaunya perekonomian Indonesia. Mengingatkan apa dasar dari fundamental rule of government yang disampaikan John Locke yaitu: Solus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).

Pemerintah dalam penanganan virus corona, sedianya patut bertanggung jawab terhadap ratusan korban meninggal akibat penularan vrius yang menggerogoti sistem pernapasan tersebut. Pemerintah berpotensi digugat oleh masyarakat dengan gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah sebagaimana ketentuan 1365 KUHPerdata, UU Keterbukaan Informasi Publik. (*)

Komentar

Berita Terkini