Status Masih “kabur”, Sejumlah PNS Datangi DPRD

Editor: brindonews.com
Foto bersama di depan Kantor DPRD Morotai. Para PNS ini menjadi korban pemecatan secara pihak atau inprosedural oleh Benny Laos.
MOROTAI, BRN - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Morotai mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat daerah setempat, Senin (20/4). Kedatangan PNS korban birokrasi Benny Laos ini buntut dari lambatnya respon terhadap rekomendasi pembatalan keputusan Benny Laos  oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN.


M. Mustafa Lasidji menuturkan, tujuan mereka menyambangi kantor dewan itu menuntut keadilan atas hak mereka. Sedianya, sesuai rekomendasi  KASN tertanggal 10 Maret 2020 nomor B-813/KASN/03/2020 ditujukan ke Bupati Morotai selaku pejabat pembina kepegawaian atas pengaduan aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memulihkan atau mengembalikan status PNS mereka seperti sedia kala.

“Sudah dua kai kami datang disini (kantor DPRD Morotai). Maksdu atau tujuannya dalam rangka untuk mengetahui kepastian kapan rencana rapat dengar pendapat bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendaasi KASN,” terangnya.

 “Seharusnya sudah ditindaklanjuti setalah 14 sehari sejak diterimanya surat rekomendasi tersebut. Sekarang suratnya sudah di terima, tapi sampai akhir April dan tanpa ada tindaklanjut,” Mustafa menerangkan.

Mustafa menyesalkan sikap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morotai yang terkesan lambat dan membiarkan proses ini terhambat. BKD sudah sepatutnya menidaklanjuti sebagaimana mekanisme 14 hari masa kerja setelah diterimanya surat tersebut.

“Pemerintah harusnya taat hukum. Kami tidak pernah mengemis kepada DPRD untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah, tetapi ini sebagai fungsi pengawasan DPRD,” katanya.

Pelaksana Kepala BKD Morotai, M. Umar Ali tidak mau berkomentar. Dia beralasan tidak mengetahui perkembangan rekomendasi pembatalan tersebut. “Tanyakan ke pimpinan (benny Laos),” singkatnya. “Jawaban saya tidak lebih. rekomendasi belum ditindaklanjuti,” tambahnya. (fix/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini