|

Santrani : DAK Fisik Terkontrak Tetap Berjalan Sesuai Edaran Kemenkeu

Kadis PUPR Malut, Santrani Abusama


SOFIFI,BRN – Penyebaran CoronaVirus Disease (COVID-19) 3 bulan terakhir makin meluas, dan  menjadi topik permasalahan di Dunia Internasional. Bahkan memberikan dampak pembangunan fisik secara merata, salah satunya provinsi Maluku Utara. Meski begitu Dinas pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Malut tetap berusaha membangun pembangunan yang sudah ada kontrak sesuai dengan edaran menteri Keuangan.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Santrani Abu Sama belum lama ini mengatakan, terdapat  delapan (8) kegiatan DAK Fisik pada tahun anggaran 2020 yang terdistribusi pada bidang jalan senilai Rp. 81.018.091.000 dan Bidang Irigasi Rp. 11.736.613.000.

Menurutnya, untuk bidang Jalan, semuanya sudah terkontrak dan sudah sesuai edaran Menkeu, sehingga tidak ada penghentian, sedangkan untuk bidang irigasi, terjadi penghentian yakni satu (1) kegiatan irigasi di Wayamli senilai Rp 8 Miliar.

“ Total DAK tahun 2020 untuk bidang jalan ada 6 kegiatan senilai Rp. 81.018.091.000 dan bidang Irigasi Rp. 11.736.613.000. Untuk bidang jalan semuanya sudah terkontrak dan sudah sesuai dengan arahan edaran Menkeu”.

Perlu diketahui diketahui, Menteri Keungan RI. Sri Mulyani menerbitkan Surat Edaran Menkeu nomor : S-246/MK.072920 tertanggal 27 Maret 2020 dengan perihal penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020. Surat tersebut yang bersifat segera itu ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Buapati/Walikota se-Indonesia sebagai penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, sebagai bagian dari penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Sementara kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi menyampaikan, pemberhentian yang dimaksud adalah pekerjaan yang sedang dilelang dan yang akan dilelang. Sementara yang sudah berkontrak tinggal diinput ke aplikasi KPPN dengan nama aplikasinya online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN), paling lambat tanggal 28 Matret 2020 pukul 04.00 dini hari.

M. Izma juga menjelaskan, untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan, pada Dinas PUPR sudah lengkap dan dapat dicairkan pada minggu ke dua bulan April.
"Untuk PUPR sebenarnya sudah lengkap dan bisa dicairkan di bulan April. Minggu ke dua itu sudah bisa dicairkan," jelasnya, (adv/red)

Komentar

Berita Terkini