|

Rusuh di PT. HPAL, Inspektur Tambang Masih Kajih Informasi

Inspektur pertambangan Provinsi Malut Muhamad Khadafi

TERNATE, BRN - Beredarnya foto dan video aksi unjuk rasa yang terjadi di PT HPAL, Site Kawasi, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang dilakukan oleh sejumlah karyawan dari PT HPAL sekitar pukul 07.50 WIT masih dikaji oleh Inspektur Pertambangan Malut.

Inspektur pertambangan Provinsi Malut Muhamad Khadafi saat di konfirmasi media ini melalui telpon selulernya Senin, (13/4/2020)  mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di PT. HPAL diduga adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang masuk ke lokasi perusahan.

“ Saat ini kami masih mencari tahu apakah informasi TKA yang masuk di perusahan PT. HPAL Site Kawasi Pulau Obi benar atau tidak. Kalaupun informasi itu benar maka pihak perusahan melanggar aturan sehingga akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, “ Ujarnya.

Sementara pihak PT. Harita Group melalui Corporate Comunication Manager, Anie Rahmi dalam rilisnya yang diterima media ini melalui via Whatsapp menjelaskan, tidak ada karyawan PT. HPAL terlibat dalam demo, bahkan karyawan  yang melakukan Demo bukan warga lokal Desa Kawasi yang berda di lingkar tambang. 

" Karyawan yang melakukan demonstrasi adalah menuntut diberikan kelonggaran keluar masuk Desa Kawasi, karena sejak pertengahan bulan Maret, Site Kawasi di Pulau Obi telah dilakukan Lockdown dan semua karyawan harus menempati camp yang telah disediakan, “ Jelasnya.

Kata dia, Hal itu diberlakukan Perusahaan sebagai implementasi protokol pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Lockdown Site Kawasi juga dilakukan demi kebaikan seluruh pekerja dan keluarganya, termasuk Semua kebutuhan pekerja selama lockdown telah dijamin oleh Perusahaan.
Dia mengatakan bahwa, Perwakilan Perusahaan sedang gencar melakukan dialog dengan perwakilan karyawan kontraktor untuk mencari solusi terbaik namun dengan ketentuan yang ketat untuk karyawan bisa keluar masuk Site Kawasi.

Lanjut dia, Dialog dilakukan sebagai bagian dari musyawarah mufakat dan berlangsung dengan kondusif yang dimediasi oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan (Halsel) juga TNI dan Polri, yang tergabung dalam Satgas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Halsel. Tutupnya. (han/red)

Komentar

Berita Terkini