Rawan Korupsi, Masyarakat Diminta Awasi Anggaran Covid-19

Editor: brindonews.com

Praktisi Hukum Malut, Muhamad Conoras

TERNATE -BRN - Masyarakat Maluku Utara diminta mengawasi anggaran  penanggulangan bencana wabah Virus Corona (Covid-19) yang berkisar ratusan milyar.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 30 Maret 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistim keuangan untuk penangan pandemi covid-19.

Praktisi Hukum Muhamad Conoras kepada wartawan menegaskan, anggaran itu diduga kuat memberi peluang serta pintu masuk bagai Pemerintah Daerah baik  Gubernur, Bupati, Walikota serta aparatur pendukung lainya mudah melakukan tindak pidana korupsi.

“ Sebab penggunaan anggaran covid itu payung hukumnya kurang kuat baik pidana maupun perdata,” tegasnya,  baru baru ini.

Conoras juga menyebut pasal 3 ayat (2) Perpu nomor 1 Tahun 2020 itu memberi kewenangan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanganan covid-19.  Sehinga dikhwatirkan kepala daerah menggunakan kasemapatan atau memanfaatkan dana itu demi kepentingan terselubung atau politik.

Menurut dia, kalau berdasarkan pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata. Karena itu konsekuensi hukumnya,  perlu ada pengawasan anggaran covid-19 ini. Sebab Perpu nomor 1 Tahun 2020 itu sangat longgar yang memberikan kesempatan kepala daerah melakukan kejahtan korupsi.     

“ Saya berharap seluruh elemen masyarakat sama sama mengawasi aparatur pemerintah maupun aparatur hukum agar tidak seenaknya memanfaatkan kesempatan dalam musibah pandemi virus corona ini. jangan sampai  masyarakat dilarang keluar rumah dan tidak ada tanggungjawab Pemerintah Daerah terkait biaya hidup,” tandas Conoras.(rs/Red)



Share:
Komentar

Berita Terkini