PT.Wanatiara Persada Akan Salurkan 250 APD dari China

Editor: brindonews.com
Kepala Dinas Esdm Provinsi Malut Hasyim Daeng Barang


TERNATE, BRN – Sebanyak 103 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Maluku Utara (Malut) yang saat ini beroprasi di Maluku Utara baru sekitar 15 perusahaan sementara lainya masih dalam tahap eksplorasi. Namun dari 15 Perusahaan tersebut di saat pandemi virus corona baru 2 Perusahaan yang terlibat dalam kontribusi  penaganan Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Malut Hasyim Daeng Barang dalam rapat koordinasi di Hotel Sahid Bella Ternate,Rabu, (15/4/2020).

Hasyim menuturkan dalam rapat tersebut sengaja di kumpulkan pihak perusahaan agar dapat berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 sesuai dengan harapan Presiden dan Gubernur.

Hasyim mengatakan, sebelumnya Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba telah mengeluarkan surat edaran Gunernur Malut Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penaganan Covid-19, agar perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Malut ikut ambil peran dalam penanganan Covid-19.

 " Dua Perusahaan yakni PT. Mineral Trobos yang beroperasi di Kecamatan Gebe Kabupaten Halmaherah Tengah, dan PT Wanatiara Persada di Kecamatan Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan”, bebernya.

Menurutnya, untuk PT. Mineral Trobos sejauh ini sudah mendistrusikan bantuan berupa sembako sebanyak 190 Paket, sedangkan PT. Wanatiara Persada akan mendistribusikan Masker kurang lebih 250 APD, meski begitu masih terkendala dengan pengiriman. Bantuan tersebut semantara masih berkoordinasi, sebab bantuan tersebut langsung dari negara China, melalui Perusahaan untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Meski sudah menyalurkan bantuannya, kedua perusahaan tersebut juga belum manyampaikan laporan penyaluran ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malut. Hasyim berharap laporan pendistribusian harus segera dimasukkan untuk dilakukan rekapan daerah-daerah mana saja yang sudah di berikan bantuan.

" harus ada laporan secara tertulis untuk disampikan ke Gugus Tugas, karena pada saat pendistribusian, APD maupun alat yang lain termasuk bantuan sosial yang sudah terjangkau tidak lagi masuk”.

Bantuan baik itu berupa barang maupun uang pihaknya siap menerim, namun harus tercatat di tim gugus sehingga bisa diketahi bersama apa- apa saja yang sudah didistribusikan “ ungkapnya. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini