Perempuan, Partisipasi, dan Kesejahteraan

Editor: brindonews.com
RULFI MUHLIS | Penulis adalah mahasiswa Fakultas Fisipol Universitas Bumi Hijrah. Dia juga aktif mengikuti kajian di GAMHAS.
Perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru, yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah politik maskulin (laki-laki). Bahkan, gerakan perempuan mendorong terwujudnya kebijakan pro perempuan.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan perempuan dan anak dalam kekerasan seksual dibawah umur, kesetaraan gender dalam berpolitik, melawan praktek kekerasan perempuan, dan diskriminasi berdasarkan gender serta keadilan sosial lainnya adalah buah momen bersejarah ini.

Reformasi politik 1998, membawa angin segar bagi peradaban Indonesia. Merombak sistem pemerintahan otoriter,  dan mengantikannya dengan sistem yang lebih demokkratis. Perubahan itu dilakukan untuk mempercepat kesejahteraan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih membekas betul dalam ingatan, gebrekan besar itu terjadi karena perjuangan terorganisir kaum mudah progresif yang terus mengawal kebijakan atau sistem pemerintahan yang tidak pro terhadap rakyat.

Mewujudkan demokrasi sejati dan membebaskan rakyat dari belenggu penindasan adalah cita-cita yang harus diwujudkan. Disampin itu, perubahan lewat reformasi, juga tidak lepas dari partisipasi dan pergerakan perempuan untuk memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan.

Meskipun begitu, setelah 20 tahun reformasi belum membuahkan hasil. Sebut saja, misalnya, hak-hak perempuan yang belum mampu diwujudkan. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintah yang cenderung abai terhadap hak-hak perempuan. Seperti halnya beberapa pekan akhir ini, sering muncul kasus-kasus yang merugikan perempuan: praktek kekerasan seksual di bawah umur, hak buruh perempuan (upah dan jam kerja), biaya pendidikan dan kesehatan melambung tinggi (mahal), dan lapangan pekerjaan makin sempit. Terlebih lagi, RUU Omnibus Law yang diyakini merugikan masyarakat pada umumnya dan khususnya mencederai hak-hak perempuan. Seyogyanya perempuan selalu dijadikan objek penindas untuk kepentingan terselubung negara, baik pusat maupun daerah.

Hak Buruh Perempuan (upah dan jam kerja)

Orientasi pekerja buruh perempuan bukan untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau terbebas dari kemiskinan. Melainkan ada variabel-variabel penentu perempuan harusnya bekerja sebagai seorang buruh. Variabel tersebut, yaitu biaya pendidikan anak yang kian hari makin mahal, biaya tunjangan kesehatan, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik primer maupun sekunder. Dengan demikian, pekerja buruh perempuan harus mendaptkan hak yang selayaknya.

Sebut saja pemberian dispensasi waktu istrahat bagi perempuan yang sedang berhalangan_hamil (mengandung), melahirkan, menyusui, datang bulan, dan sakit. Tragisnya, para pekerja perempuan diharuskan bekerja sekalipun berhalangan, sehingga terkesan adanya unsur paksaan dari pihak perusahan untuk mencapai target keuntungan. Tegasnya, kebijakan peusahan membikin kehidupan pekerja perempuan terbangkalai. Hal itu sangat mencemaskan masa depan pekerja perempuan. Karenanya, seharusnya ada perhatian serius dari pemerintaha agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, mencatat kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan semakin melebar. Upah pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kesenjagan ini merupakan isu yang sudah cukup lama, karena ada anggapan perempuan kurang berkonstribusi dalam pekerjaan.

Hal ini menjadi tantangan baru bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan posisi kesetaraan kerja. Terlepas dari kesenjangan yang ada, masalah lain yang dihadapi pekerja perempuan adalah keterlambatah pemberian gaji dengan dalil yang sering tidak rasional, tidak sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah disepakati.

Labor Institute Indonesia, menyatakan secara umum ada tiga permasalahan mendasar yang masih dialami para pekerja, yakni kekerasan berbasis gender, sulit mendapatkan hak maternity, dan sulit mendapatkan hak kepersertaan BPJS. Untuk itu, perlunya pemerintah dapat memerhatikan secara serius kondisi buruh/pekerja perempuan, yakni membuat regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang intens di setiap industri perusahaan dan instansi perkantoran. Selanjutnya, kementrian ketenagakerjaan dan kementrian pemberdayaan perempuan dan anak perlu mensinerjiskan program perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh perempuan agar fungsi kontrol dapat berjalan dengan baik.

Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik sebagai alat perjuangan baru untuk pembebasan, dan mampu mengakumodir hak perempuan yang mengalami kesenjangan cukup lama. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi bahasan yang cukup penting, lewat representasi perempuan di dunia politik merupakan sebuah keharusan agar dapat bersuara, dapat menyampaikan aspirasi berdasarkan hak dan kepentingan perempuan lainnya. Berungtunya, sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam polik, negara memberikan fasilitas kuota 30 persen kepada kaum perempuan dalam parlemen.

Meskipun demikian, kaum hawa ini selalu mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial–politik. Perempuan selalu dianggap rendah dan dianggap tidak pantas untuk menduduki bangku pemeritahan. Kasarnya, perempuan hanya mengurusi rumah dan keluargga.

Paradigma seperti ini perlu dirubah demi mewujudkan kesetaraan gender dan kesejahteraan bagi perempuan. Semestinya, hadirnya partisipasi perempuan dalam mewakili, mengawal, memengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat harus terus diberikan dukungan.

Lewat hal ini, tindakan afirmatif menjadi langkah untuk memajukan dan meningatkan representasi partisipasi perempuan di bidang politik, agar dapat mengawal kebijakan dan keputusan pemerintah menjadi responsif gender. Perjuangan perempuan dalam politik menjadi kunci memanifestasikan kesetaraan gender, membebaskan perempuan dari penindasan atau diskriminasi. Namun tak terlepas dari kerja sama yang akuntabel dari kelompok perempuan dikalangan masyarakat dan kelompok pekerja perempuan lainnya. Artinya, saling mendukung kepentingan perempuan, membuka jalan baru dalam kanca pencaturan politik.

Pemeberdayaan Perempuan

Perempuan saat ini memiliki peran yang cukup beragam, mulai pendidikan sampai dengan karirnya. Tak bisa dipungkiri, saat ini banyak perempuan tidak hanya menjadi ibu untuk keluarga dan juga berperan selayaknya kaum laki-laki yang memberikan nafkah kepada keluarga. Olehnya itu,  membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah berupa pendidikan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik untuk menunjang sektor-sektor produktif serta menghadirkan nilai tambah bagi kesejahtaran perempuan. Pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkat ekonomi masyarakat agar dapat membuka luas lapangan pekerjaan agar terhindar dari faktor kemiskinan (Baca UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan).

Dari problem perempuan di atas, mestinya menjadi perhatian dari berbagai pihak untuk dapat memperjuangkan hak-hak perempuan. Utamanya kepada pembuat kebijakan untuk mewujukan partisipatif dan kesejahteraan bagi kaum, sebagai satu wujud perjuangan pemerintah pro rakayat. (*)
Share:
Komentar

Berita Terkini