Pemprov Pertimbangan Jaminan Kebutuhan Pokok di Malut

Editor: brindonews.com
Ilustrasi
SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempertimbangkan keputusan menerapkan pembatasan sosial berskala besar, atau lazim disebut PSBB. Pemberlakuan sistem demi mencegah penyebaran virus corona ini akan diterapkan kalau ketersediaan pangan dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat lainnya sudah terpenuhi.

Perihal tersebut diutarakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut, Samsuddin Abdul Kadir usai mengikuti video confrance bersama menkopolhukam, mendagri, menteri keuangan , menteri sosial, dan Kemendes PDTT, semua gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia, Kamis (9/4) di Kantor Perwakilan Gubernur Malut, Kelurahan Takoma, Kota Ternate, Maluku Utara.

Samsuddin mengemukakan, alasan Gubernur Abdul Gani Kasuba menahan sementara pemberlakukan PSBB tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pengambilan keputusan didasari berbagai pertimbangan dan kajian.

“Tentu kajiannya secara lengkap, karena sektor (pangan) itu yang harus di siapkan. Kami juga akan berkoordinasi lagi dengan pemerintah kabupaten kota. Begitu juga sebaliknya, kabupaten kota sejauh ini belum mengusulkan ke pemprov terkait PSBB,” Samsuddin menerangkan.

Meski mengklaim belum ada usulan dari kabupaten kota, kata dia, pemprov dengan terpaksa memberlakukan PSBB di wilayah Malut. Dasar keputusan pembatasan aktifitas ini boleh saja dilakukan kalau masyarakat masih menyampingkan imbauan social physical distancing.

“Jika masyarakat belum disiplin social physical distancing, maka pemprov terpaksa ambil langkah untuk lakukan pembatasan di 10 kabupaten/kota,” tandasnya. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini