NTP Picu Tingginya Kemiskinan dan Pengangguran di Malut

Editor: brindonews.com
Kota Ternate Pengangguran Tertinggi Pertama

Foto ini diambil dalam dokumen Indeks Pembangunan Manusia oleh BPS Maluku Utara. 
Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba menyatakan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Maluku Utara sepanjang 2019 sebesar 67,76. IPM itu lebih tinggi dari periode sebelumnya yang sebesar 68,70 persen.

Abdul Gani mengemukakan, kenaikan terjadi pada semua komponen. Trend positif ini sejalan dengan membaiknya kualitas kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat atau tingkat pengeluaran masyarakat.

Gubernur Maluku Utara (Malut) dua periode ini bilang, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar 6,13 persen dari yang ditargetkan 6,8. Penyebabnya adalah kontraksi lapangan usaha industri pengolahan seiring fokus perusahaan tambang mempercepat penyelesaian pembangunan smelter.

“Sementara inflasi periode 2019 berada di angka 2,02 persen, menurun signifikan dari target 3 plus minus 1 persen,” kata Abdul Gani saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Malut, Selasa (28/4) di Sofifi.

Grafik IPM di Maluku Utara. Source : BPS Maluku Utara.
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat, peningkatan nilai indeks pada tahun 2019 terjadi pada seluruh komponen. Kesehatan dengan nilai indeks sebesar 74,12. Pendidikan berada pada posisi  kedua dengan nilai indeks 67,86 dan Indeks Pengeluaran berada pada posisi terakhir dengan nilai indeks sebesar 64,47. Ini menunjukkan capaian pembangunan manusia  di bidang kesehatan relatif  lebih baik dibandingkan bidang pendidikan dan ekonomi.

BPS menyebutkan, laju pertumbuhan IPM Maluku Utara kurun waktu 2015-2019 tertinggi terjadi di 2019 yaitu 1,39 persen. Tumbuhnya IPM tersebut bahkan di atas pertumbuhan IPM nasional. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan IPM nasional sebesar 0,74 persen.

“Secara peringkat, IPM Provinsi Maluku Utara tahun 2019 berada pada posisi ke-27 se-Indonesia. Secara regional, capaian IPM semua Provinsi se-Sulampua tergolong sedang, kecuali Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang tergolong tinggi. Secara peringkat, IPM Provinsi Maluku Utara berada peringkat ke-6 di atas Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua,” tulis BPS dalam dokumen Indeks Pembangunan Manusia Maluku Utara 2019.

Laju pertumbuhan IPM Maluku Utara 4 tahun terakhir. Source : BPS Maluku Utara.
Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi

Abdul Gani menyebut angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku Utara mengalami kenaikan. Tingkat kemiskinan naik 6,77 persen dari sebelumnya 6,44 persen. Naiknya presentasi orang miskin ini dipicu nilai tukar petani (NTP) pada sektor dan sub sektor perkebunan rakyat dan faktor alam. 44.063 jiwa mengungsi dan 2.900 rumah rusak akibat gempa bumi di Halmahera Selatan September 2019 lalu ikut mendongkrak naiknya grafik kemiskinan itu. “Sedangkan tingkat pengangguran naik dari 4,77 menjadi 4,97 persen,” katanya.

Maluku Utara merupakan provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Agustus 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara sebesar 4,97 persen. Jumlah pengangguran di Maluku Utara pada Agustus 2019 bertambah 27,3 ribu orang atau naik 1,5 ribu orang dibanding Agustus 2018. Sementara tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan. TPAK Agustus 2019 tercatat sebesar 64,49 persen, turun 0,72 persen dibanding Agustus 2018.

“Secara umum, angka tersebut menunjukkan bahwa pada Agustus 2019 sebanyak 64,49 persen penduduk Maluku Utara yang berusia 15 tahun keatas aktif atau berusaha aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan 35,51 persen sisanya melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, maupun kegiatan lain yang bukan kegiatan ekonomi,” tulis BPS dalam dokumen keadaan ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Agustus 2019.

Adapun kota dengan angka pengangguran terbesar pertama adalah Kota Ternate. Jumlah pengangguran di kota bermotto Bahari Berkesan ini meningkat 6,3 ribu orang dibanding posisi Agustus 2018 sebesar 5,7 ribu orang. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pun iktu melonjak menjadi 98,7 ribu orang dari tahun sebelumnya 90,5 ribu orang.

“Penduduk bekerja paling sedikit ada di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu sebesar 22,7 ribu orang, atau sekitar 4,35 persen dari total penduduk bekerja di Maluku Utara,” tulis BPS.
Indikator ketenagakerjaan menurut kabupaten/kota, Agustus 2019. Sourve : BPS Maluku Utara.

(han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini