|

Lulusan SMA dan S1 Tertinggi Pengangguran di Ternate

Rony Aries, Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnaker Kota Ternate
TERNATE, BRN - Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sarjana jenjang S1 menjadi penyumbang tertinggi pengangguran di Kota Ternate. Menurut data Kota Ternate Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate mencatat, pengangguran tamatan SMA sebesar 55,66 persen atau 3.161 orang. Sementara sarjana, 1.148 orang atau 20,21 persen.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate, Rony Aries mengemukakan, dari data yang ada, lulusan SMA merupakan penyumbang pertama terbanyak pengangguran di kota dengan motto Bahari Berkesan itu, disusul alumni universitas atau sarjana strata S1 kedua terbanyak.

Hampir separuh lebih sekolah menengah atas mendominasi pengenangguran. Perhitungannya diambil dari jumlah TPT 3.161 dibagi jumlah total TPT 5.679 kemudian dikali 100. Hasilnya 55,66 persen. Kalau secara totality persen, mencapai 99,98 persen. Hanya kurang 0,2 persen saja jadi 100 persen,” kata Rony, saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu (29/4) siang.

Rony mengungkapkan, sampai 2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT)  di kota dengan 8 kecamatan ini sebesar 6,06 persen. Presentase tersebut naik 0,15 persen dibanding periode 2018 sebesar 5,91 pesren.


Mismatch Antara Keahlian dan Kebutuhan

Rony mengatakan, tinginya angka pengangguran di Kota Ternate dipicu banyak faktor. Misalnya, ketidakcocokan antara keahlian dan kebutuhan, tidak adanya lembaga sertifikasi profesi atau LSP bagi tenaga kerja di Kota Ternate, dan banyaknya pencari kerja atau tenaga kerja impor dari kabupaten kota lain di Kote Ternate.

Di sisi penawaran, ketidakcocokan antara permintaan tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan tidak sesuai permintaan pasar. Permintaan kebutuhan perusahaan untuk tenaga tidak sesuai (mismatch) supply ketersediaan tenaga kerja.

“Terlepas dari wabah virus corona, Ternate merupakan kota pusat jasa dan perdaganganan, sehingga bukan hanya bicara penduduk Ternate saja, tapi impor dari kabupaten kota lain untuk mencari dan bekerja di Kota Ternate,” katanya.

Rony menilai, sertifikasi kompetensi bagi pekerja menjadi tuntutan dan kebutuhan. Itu dapat dijadikan sebagai jaminan sosial perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

Tujuan kegiatan sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya pemberian pengakuan formal terhadap kompetensi seseorang. Sertifikasi itu, sambung Roni, dilisensi badan nasional sertifikasi profesi atau BNSP.

“Adanya LSP ini belum sepenuhnya menjamin menekan angka pengangguran, namun memperkecil rentan kendali bagi tenaga-tenaga kerja atau lembaga pelatihan yang mendatangkan LSP dari luar daerah. Karena kalau sudah ada, secara ongkos jauh lebih murah,” katanya.

Karena biayasanya, lembaga sertifikasi profesi dalm menggelar ujian kempetensi  biayanya sampai Rp1 juta per orang. Artinya, kalau ibaratnya LSP sudah di Kota Ternate, secara tidak langsung ada penghematan ongkos sertifikasi,” tambahnya.

Dua Sektor Serap Banyak Tenaga Kerja

Disnaker Kota Ternate mencatat, angkatan kerja menurut pendidikan masih didominasi alumni SMA sebesar 31,311 persen dan S1 berada satu tingkat dibawanya dengan 21,477.

Rony mengatakan, sektor lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa dan perdagangan sebesar 23,79 persen atau 21.530 orang dengan rincian perempuan 12.974 orang dan laki-laki 8.556 orang.

Kebanyakan penduduk yang bekerja, pekerjaan utamanya buruh, karyawan atau pegawai 45,915 persen, berusaha sendiri 21,547 persen. selain itu, berusaha dibantu buruh tidak tidak dibayar 8,230 persen, dan pekerja keluarga /tidak dibayar 7,163 persen.

“Penduduk bekerja dengan status pekerja bebas di non pertanian 4,443 persen. Sementara penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase paling kecil yaitu 3,195 persen,” tambah Rony. (brn)

Komentar

Berita Terkini