Kemendagri Menunggu Rincian Anggaran Penaganan Covid-19

Editor: brindonews.com

 
Sekertaris Daerah Provinsi Malut, Samsuddin A Kadir

SOFIFI,BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar Rapat pembahasan terkait Surat keputusan bersama (SKB) guna menindak lanjuti keputusan Pemerintah Pusat terkait dengan Realokasi APBD 2020, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) di Kantor Perwakilan Malut Selasa, (14/4/2020).

Dalam Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba dan di ikuti oleh beberapa SKPD lainnya. SKB tersebut  diharapkan kepada semua daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran, baik belanja barang dan jasa yang di pangkas  20% dan juga belanja modal 50 %. Ungkap Sekertaris Daerah Provinsi Malut, Samsuddin A Kadir kepada media ini usai rapat.

"Karena sudah ada edaran Pempus, maka kami sampaikan ke  SKPD secara keseluruhan untuk melakukan Refocusing dan realokasi begitupun dengan Kabupaten/Kota harus melakukan hal yang sama karena ini berlaku semua"Ungkap Sekprov.

Sekprov menjelaskan bahwa Realokasi dari masing - masing SKPD  didorong realokasi itu ke belanja tak terduga senilai 148 Miliar, kemudian nanti masing-masing SKPD melakukan perubahan refocusing ke arah misalnya Dinas Sosial dari kegiatan sosialisasi di rubah menjadi bantuan sembako, Lalu Dinas ketenaga kerjaan yang punya studi banding di lakukan perubahan pendataan untuk tenaga kerja yang dilarang bekerja.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bagaimana membuat pembimbingan meskipun dengan menjalankan protokol kesehatannya karena di PMD harus melakukan perubahan APBDes dengan angaran di alihkan maka refocusing itu yang harus dilaporkan.

Menurutnya Sesuai Pemberitahuan dari Kemendagri hal tersebut harus di sampaikan ke DPR Provinsi Malut tetapi rencananya akan disampaikan dan konsultasi dengan Deprov untuk membahas karena bagian dari pengawasan rananya DPR dan dalam SKB juga di sampaikan seperti itu.

"Insya Allah dalam waktu dekat, data masing-masing SKPD sudah ada untuk didaftarkan secara pasti " Ucap Sekprov.

Penyampaian rincian ke kemendagri kata Sekprov, "Kita diberikan batas waktu sampai 21 hari, terhitung dari tanggal 2 April sampai tanggal 23 maksimal. sekaligus dengan Kabupaten/Kota tanggal 23 sudah sampaikan ke pemprov". Ungkapnya. (han/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini