|

KASN Batalkan SK Mutasi dan Pemecatan Benny Laos

Ilustrasi bongkar pasang pejabat
MOROTAI, BRN - Bongkar pasang pejabat yang dilakukan Bupati Morotai Benny Laos menuai polemik. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN mengeluarkan rekomendasi pembatalan keputusan Benny tersebut.

KASN menilai kebijakan bongkar pasang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai itu cacat hukum. Rekomendasi tertanggal 10 Maret 2020 dengan nomor B-813/KASN/03/2020 itu meminta Bupati Morotai selaku pejabat pembina pegawai segera membatalkan keputusannya memecat dan memutasi ratusan pejabatnya. Rekomendasi ditandatangani Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto.

KASN menemukan adanya inprosedural pada pembebasan jabatan adiministrator dan pengawas. M. Mustafa Lasidji dibebaskan dari jabatan pengawas tanpa ada panggilan dan pemeriksaan/klarifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23, 24, 25 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KASN juga memerintahkan Benny Laos meninjau keputusannya memutasi Novrianto Djamaluddin, Fahmi Usman dan Sjahrim M. Djen ASN, termasuk M. Mustafa Lasidji.

“Pembebasan jabatan adiministrator kepada M. Mustafa Lasidji dan jabatan pengawas untuk Nofrianto Djamaludin, Fahmi Usman dan Sjahrim M. Djen cacat prosedur,” begitu bunyi poin B dalam rekomendasi KASN nomor B-813/KASN/03/2020.

Sebelumnya, M. Mustafa Lasidji diberhentikan berdasarkan SK Bupati Morotai nomor 824/856/KEP-PM-II-2019 tertanggal 25 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai. Novriyanto Jamaludin d imutasi sesuai keputusan bupati nomor 821.24-54-KEP-PM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pengawas.

Fahmi Usman di pecat sesuai keputusan bupati nomor 821.23/153/KEP-PM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019. Sementara Sjahrim M. Djen dimutasi berdasarkan surat keputusan nomor 824/155/KEP-PM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019.

M. Mustafa Lasidji dikonfirmasi menyatakan, sudah mestinya Pemkab Morotai menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dia mengaku, surat tersebut di terima pada 21 Maret 2020.

“Sementara bupati selaku PPK terima pada 23 Maret 2020. Poin terakhir rekimendasi ini harus ditindaklanjuti kurun waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya surat,” terangnya. “Namun sampai 16 April2020 belum ada langkah-langkah dilakukan pemkab,” tambahnya.

Menurutnya, rekomendasi itu jabawan dari carut marutnya birokrasi Morotai. Rekomendasi yang menyatakan proses mutasi dan pemberhentian yang dilakukan Pemerintah Morotai sejak 2019 belakangan tidak sesuai dengan aturan.

“Selama ini dinyatakan aparatur sipil negara itu adalah aparatur yang sejahtera, tapi kenyataanya tidak demikian. Hak-hak pegawai itu kemudian dilecehkan, termasuk dua ratus lebih pegawai dimutasikan tanpa ada kejelasan hukum yang benar,” kata Mustafa di Depan Kantor DPRD setempat, Kamis (16/5).

Ia menyarankan agar Pemkab Morotai legowo dan berani mengakui kasalahan. “Kami sudah ketemu dengan Kepala BKD usai keluarnya rekomendasi KASN,” akuinya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pulau Morotai, Umar Ali nampak tak mau buka mulut. Dia justru menyilahkan media mengonfirmasi perihal tersebut ke Benny Laos. “Saya tidak mengikuti perkembangan soal rekomendasi itu,” tandasnya. (fix/red)

Komentar

Berita Terkini